Sambar.id jakarta - Penyadapan Presiden: Murni Pelanggaran Pidana atau Mengarah pada Makar?
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi persoalan hukum dan politik yang menyita perhatian publik. Perkara yang pada awalnya diproses sebagai tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik kini memunculkan pertanyaan lebih jauh: apakah tindakan tersebut semata-mata merupakan pelanggaran pidana biasa, atau terdapat indikasi tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah sejumlah pejabat negara dan pengamat hukum menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden berpotensi mengarah pada perbuatan makar. Sementara itu, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut adanya indikasi yang perlu didalami, khususnya kemungkinan tindakan yang bertujuan melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Di sisi lain, sejumlah pengamat hukum menilai bahwa penyadapan terhadap kepala negara tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa apabila ditemukan tujuan untuk mengendalikan, mengancam, atau menghambat pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.
Namun demikian, pandangan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai pendapat dan indikasi yang memerlukan pembuktian. Penetapan suatu perbuatan sebagai makar merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan alat bukti.
Pasal 191 KUHP dan Ancaman Hukuman Makar
Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi:
“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan.
Pertama, unsur setiap orang. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut.
Kedua, unsur melakukan makar. Makar bukan sekadar tindakan yang menimbulkan kegaduhan politik, pelanggaran prosedur, atau penyadapan ilegal. Harus terdapat perbuatan yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai makar.
Ketiga, unsur maksud khusus. Pasal 191 mensyaratkan maksud untuk membunuh Presiden dan/atau Wakil Presiden; merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden; atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Unsur maksud khusus ini menjadi sangat penting. Penyadapan terhadap Presiden tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar. Penyidik harus membuktikan hubungan antara tindakan penyadapan dan tujuan yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 191.
Ancaman pidananya sangat berat, yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
Siapa Saja yang Disebut Menjadi Sasaran Penyadapan?
Dalam perkembangan pemberitaan, dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Daftar nama yang beredar di media memunculkan pertanyaan publik mengenai siapa saja yang menjadi sasaran penyadapan dan apa tujuan pengumpulan informasi tersebut.
Nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi perhatian dalam diskusi publik.
Mengapa nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran tidak disebut dalam daftar nama yang beredar? Apakah keduanya memang tidak menjadi sasaran penyadapan, atau terdapat informasi lain yang belum disampaikan secara terbuka?
Pertanyaan ini penting untuk dijawab secara objektif. Tidak disebutnya nama seseorang dalam daftar yang diberitakan tidak dapat dijadikan bukti bahwa orang tersebut terlibat, mengetahui, atau memberikan perintah dalam suatu tindakan penyadapan.
Dalam konteks ini, penyidik perlu menjelaskan secara transparan mengenai cakupan sasaran penyadapan, periode waktu, tujuan pengumpulan informasi, serta siapa pihak yang menerima dan menggunakan hasil penyadapan.
Apabila Penyadapan Berlangsung Sejak 2023, Siapa yang Memiliki Kewenangan pada Saat Itu?
Salah satu pertanyaan yang perlu didalami adalah mengenai periode waktu dugaan penyadapan. Apabila terdapat bukti yang sah bahwa penyadapan telah berlangsung sejak 2023, maka penyidik perlu menguraikan siapa pejabat yang memiliki kewenangan, siapa yang memberikan perintah, serta bagaimana rantai komando dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pada 2023, Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri.
Fakta bahwa Presiden merupakan kepala pemerintahan dan Kapolri berada dalam struktur pemerintahan tidak secara otomatis membuktikan adanya perintah dari Presiden kepada Kapolri untuk melakukan penyadapan.
Oleh karena itu, pertanyaan mengenai kemungkinan adanya perintah dari pejabat tertentu harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen, komunikasi, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang sah.
Penyidik juga perlu membedakan antara pejabat yang memiliki kewenangan secara struktural dengan pihak yang secara faktual memberikan perintah atau mengendalikan suatu tindakan.
Apabila ditemukan adanya perintah, maka siapa pemberi perintah tersebut? Apakah perintah berasal dari pejabat yang memiliki kewenangan, atau justru terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu?
Pertanyaan ini menjadi penting untuk mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual di balik dugaan penyadapan.
Apakah Listyo Sigit Prabowo Satu-satunya Pihak yang Harus Dimintai Pertanggungjawaban?
Jika dugaan penyadapan terbukti dilakukan secara ilegal, maka pertanggungjawaban pidana harus diarahkan kepada setiap orang yang terbukti memiliki peran dalam perbuatan tersebut.
Namun, apabila penyidikan menemukan bahwa penyadapan dilakukan secara terorganisasi, memiliki tujuan politik tertentu, atau digunakan untuk menghambat Presiden dalam menjalankan pemerintahan, maka penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya tindak pidana yang lebih serius.
Dalam hal ini, pertanggungjawaban tidak semestinya berhenti pada pelaksana teknis. Penyidik perlu menelusuri siapa yang memberikan perintah penyadapan; siapa yang mengendalikan sistem; siapa yang menerima hasil penyadapan; untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan; dan apakah terdapat hubungan antara penyadapan dengan upaya melumpuhkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur Pasal 191 KUHP, maka penerapan pasal makar dapat dipertimbangkan terhadap pihak yang terbukti memiliki maksud dan peran sebagaimana ditentukan undang-undang.
Sebaliknya, apabila unsur makar tidak terpenuhi, maka perkara harus tetap diproses berdasarkan ketentuan pidana yang sesuai dengan fakta hukum.
Penutup: Makar Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Diduga
Perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh hanya berhenti pada pertanyaan siapa yang melakukan penyadapan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah untuk apa penyadapan tersebut dilakukan, siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima hasilnya, dan apakah terdapat tujuan untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintahan Presiden.
Pasal 191 KUHP memiliki ancaman pidana yang sangat berat. Karena itu, penerapannya harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur hukum secara cermat, bukan semata-mata berdasarkan spekulasi politik.
Jika memang terdapat indikasi makar, maka penyidik harus mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara transparan dan profesional.
Pertanyaan akhirnya bukan semata-mata apakah Listyo Sigit Prabowo harus dikenakan Pasal 191 KUHP, melainkan: apakah Listyo Sigit Prabowo merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, atau masih terdapat pihak lain yang memiliki peran lebih besar dan harus dimintai pertanggungjawaban hukum?
Publik berhak mendapatkan jawaban berdasarkan fakta, alat bukti, dan proses hukum yang adil.
GARUDA JAYAMULYA INDONESIA
JUJUR SETIA BERANI
Jayamulya rakyat(GJMI indonesia)
itu, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut adanya indikasi yang perlu didalami, khususnya kemungkinan tindakan yang bertujuan melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Di sisi lain, sejumlah pengamat hukum menilai bahwa penyadapan terhadap kepala negara tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa apabila ditemukan tujuan untuk mengendalikan, mengancam, atau menghambat pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.
Namun demikian, pandangan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai pendapat dan indikasi yang memerlukan pembuktian. Penetapan suatu perbuatan sebagai makar merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan alat bukti.
Pasal 191 KUHP dan Ancaman Hukuman Makar
Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi:
“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan.
Pertama, unsur setiap orang.
Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut.
Kedua, unsur melakukan makar.
Makar bukan sekadar tindakan yang menimbulkan kegaduhan politik, pelanggaran prosedur, atau penyadapan ilegal. Harus terdapat perbuatan yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai makar.
Ketiga, unsur maksud khusus. Pasal 191 mensyaratkan maksud untuk membunuh Presiden dan/atau Wakil Presiden; merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden; atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Unsur maksud khusus ini menjadi sangat penting. Penyadapan terhadap Presiden tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar. Penyidik harus membuktikan hubungan antara tindakan penyadapan dan tujuan yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 191.
Ancaman pidananya sangat berat, yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
Siapa Saja yang Disebut Menjadi Sasaran Penyadapan?
Dalam perkembangan pemberitaan, dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Daftar nama yang beredar di media memunculkan pertanyaan publik mengenai siapa saja yang menjadi sasaran penyadapan dan apa tujuan pengumpulan informasi tersebut.
Nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi perhatian dalam diskusi publik.
Mengapa nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran tidak disebut dalam daftar nama yang beredar? Apakah keduanya memang tidak menjadi sasaran penyadapan, atau terdapat informasi lain yang belum disampaikan secara terbuka?
Pertanyaan ini penting untuk dijawab secara objektif.
Tidak disebutnya nama seseorang dalam daftar yang diberitakan tidak dapat dijadikan bukti bahwa orang tersebut terlibat, mengetahui, atau memberikan perintah dalam suatu tindakan penyadapan.
Dalam konteks ini, penyidik perlu menjelaskan secara transparan mengenai cakupan sasaran penyadapan, periode waktu, tujuan pengumpulan informasi, serta siapa pihak yang menerima dan menggunakan hasil penyadapan.
Apabila Penyadapan Berlangsung Sejak 2023, Siapa yang Memiliki Kewenangan pada Saat Itu?
Salah satu pertanyaan yang perlu didalami adalah mengenai periode waktu dugaan penyadapan.
Apabila terdapat bukti yang sah bahwa penyadapan telah berlangsung sejak 2023, maka penyidik perlu menguraikan siapa pejabat yang memiliki kewenangan, siapa yang memberikan perintah, serta bagaimana rantai komando dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pada 2023, Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri.
Fakta bahwa Presiden merupakan kepala pemerintahan dan Kapolri berada dalam struktur pemerintahan tidak secara otomatis membuktikan adanya perintah dari Presiden kepada Kapolri untuk melakukan penyadapan.
Oleh karena itu, pertanyaan mengenai kemungkinan adanya perintah dari pejabat tertentu harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen, komunikasi, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang sah.
Penyidik juga perlu membedakan antara pejabat yang memiliki kewenangan secara struktural dengan pihak yang secara faktual memberikan perintah atau mengendalikan suatu tindakan.
Apabila ditemukan adanya perintah, maka siapa pemberi perintah tersebut?
Apakah perintah berasal dari pejabat yang memiliki kewenangan, atau justru terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu?
Pertanyaan ini menjadi penting untuk mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual di balik dugaan penyadapan.
Apakah Listyo Sigit Prabowo Satu-satunya Pihak yang Harus Dimintai Pertanggungjawaban?
Jika dugaan penyadapan terbukti dilakukan secara ilegal, maka pertanggungjawaban pidana harus diarahkan kepada setiap orang yang terbukti memiliki peran dalam perbuatan tersebut.
Namun, apabila penyidikan menemukan bahwa penyadapan dilakukan secara terorganisasi, memiliki tujuan politik tertentu, atau digunakan untuk menghambat Presiden dalam menjalankan pemerintahan, maka penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya tindak pidana yang lebih serius.
Dalam hal ini, pertanggungjawaban tidak semestinya berhenti pada pelaksana teknis. Penyidik perlu menelusuri siapa yang memberikan perintah penyadapan; siapa yang mengendalikan sistem; siapa yang menerima hasil penyadapan; untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan; dan apakah terdapat hubungan antara penyadapan dengan upaya melumpuhkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur Pasal 191 KUHP, maka penerapan pasal makar dapat dipertimbangkan terhadap pihak yang terbukti memiliki maksud dan peran sebagaimana ditentukan undang-undang.
Sebaliknya, apabila unsur makar tidak terpenuhi, maka perkara harus tetap diproses berdasarkan ketentuan pidana yang sesuai dengan fakta hukum.
Penutup: Makar Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Diduga
Perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh hanya berhenti pada pertanyaan siapa yang melakukan penyadapan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah untuk apa penyadapan tersebut dilakukan, siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima hasilnya, dan apakah terdapat tujuan untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintahan Presiden.
Pasal 191 KUHP memiliki ancaman pidana yang sangat berat. Karena itu, penerapannya harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur hukum secara cermat, bukan semata-mata berdasarkan spekulasi politik.
Jika memang terdapat indikasi makar, maka penyidik harus mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara transparan dan profesional.
Pertanyaan akhirnya bukan semata-mata apakah Listyo Sigit Prabowo harus dikenakan Pasal 191 KUHP, melainkan: apakah Listyo Sigit Prabowo merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, atau masih terdapat pihak lain yang memiliki peran lebih besar dan harus dimintai pertanggungjawaban hukum?
Publik berhak mendapatkan jawaban berdasarkan fakta, alat bukti, dan proses hukum yang adil.
GARUDA JAYAMULYA INDONESIA
JUJUR SETIA BERANI
Jayamulya rakyat indonesia
