SAMBAR.ID, MANILA, FILIPINA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memastikan tidak ada toleransi bagi korporasi yang terbukti terlibat dalam praktik pembakaran hutan.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah penegakan hukum terhadap sejumlah perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan. Langkah tersebut mencakup pencabutan konsesi hingga proses penyelidikan dan penuntutan hukum.
Prabowo membeberkan, sebanyak 17 konsesi perusahaan telah dicabut. Sementara itu, 26 perusahaan sedang dalam penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, Presiden menyebut terdapat 104 perusahaan yang sedang dalam penyelidikan kepolisian.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Prabowo.
Kabut Asap Lintas Negara, Indonesia Sampaikan Permohonan Maaf
Presiden juga mengakui bahwa kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan telah menimbulkan dampak serius, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga melintasi batas negara. Kabut asap akibat karhutla turut dirasakan masyarakat Malaysia dan Singapura. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena persoalan kebakaran hutan tidak lagi sebatas persoalan lingkungan domestik, melainkan menyangkut kesehatan masyarakat dan hubungan antarnegara di kawasan ASEAN.
Dalam penanganannya, pemerintah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Namun, operasi tersebut harus dibayar dengan pengorbanan besar. Sebanyak 16 personel dilaporkan meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka-luka, sementara dua helikopter turut hilang dalam operasi pemadaman.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya.
Prabowo Dorong Perubahan Strategi: Pencegahan Harus Diutamakan
Lebih jauh, Prabowo menilai penanganan karhutla tidak boleh terus-menerus bertumpu pada pemadaman setelah api membesar. Pemerintah harus mengubah pendekatan dengan memperkuat sistem pencegahan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Untuk itu, pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program strategis guna memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang.
Presiden juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia apabila bencana karhutla tersebut telah menimbulkan dampak bagi masyarakat Singapura dan Malaysia. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah mengerahkan upaya terbaik untuk mengendalikan kebakaran.
Komitmen Harus Dibuktikan dengan Penegakan Hukum
Pernyataan Presiden Prabowo di forum ASEAN menjadi penegasan bahwa persoalan karhutla membutuhkan keseriusan negara, terutama dalam memastikan tanggung jawab korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.
Namun, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang transparan, konsisten, dan tidak tebang pilih. Penyelidikan terhadap perusahaan harus dituntaskan berdasarkan bukti, sementara pihak yang terbukti bersalah wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Pencegahan karhutla juga tidak cukup hanya melalui pengerahan personel dan pemadaman. Pengawasan terhadap konsesi, perlindungan kawasan hutan, penindakan terhadap pembakaran lahan, serta keterbukaan informasi kepada publik harus menjadi bagian dari kebijakan yang berkelanjutan.
Sebab, hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan penyangga kehidupan masyarakat dan lingkungan. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi ketika keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan dipertaruhkan.
(Sumber: BPMI Sekretariat Presiden)










