Sambar.id, Muna Barat, Sultra - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO), menggelar kegiatan Konsultasi Publik dalam Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan dan operasional kawasan perkantoran Bumi Praja Laworo.
Kegiatan tersebut digelar di Balai Desa Marobea, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (25/5/2023).
Penjabat (Pj) Bupati Mubar Dr. Bahri, S.STP., M.Si, ikut hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Dr. Bahri mengatakan bahwa konsultasi publik dalam menyusun AMDAL sebagai syarat untuk dilakukan pembangunan di wilayah yang telah ditentukan.
"AMDAL merupakan dokumen yang menganalisis dampak terhadap lingkungan masyarakat yang ditimbulkan suatu pembangunan," ucap Dr. Bahri
Disampaikan pula, dalam penyusunan AMDAL masyarakat di wilayah pembangunan mesti dilibatkan, guna mendengarkan informasi dan saran, sehingga dampak yang akan ditimbulkan suatu proyek dapat diperhitungkan upaya pengelolaan dan pemantauannya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Penyusun AMDAL pembangunan kawasan perkantoran Bumi Praja Laworo, Prof. Dr. Ir. La Ode Safuan, MP mengatakan, inti dari kegiatan tersebut untuk mengkaji apa-apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat setempat, terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan agar masuk dalam kerangka acuan LPPM.
"Sekaligus pada konsultasi publik ini, kami juga memaparkan tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu rencana kegiatan, mulai dari dampak negatif maupun dampak positif," ungkapnya.
Sementara itu, Kepada Desa Laworo La Ode Ida mengapresiasi kegiatan terkait AMDAL, demi kelancaran suatu pembangunan perkantoran dalam kawasan Bumi Praja Laworoku, serta untuk menghindari kontradiktif dari pihak-pihak yang selalu mencari kesalahan Pemerintah daerah (Pemda) Mubar.
"Kalau gedung perkantoran Bupati, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), DPRD, Masjid Agung sudah terbangun, bagian dari wajah daerah mulai nampak. Selama ini masyarakat Mubar sering menanyakan kapan perkantoran akan dibangun, ini menujukan keinginan dan harapan masyarakat sangat mendukung program Pemda," ujarnya.
Disampaikan pula, dampak positif dari pembangunan tersebut antara lain, di wilayah perkantoran dapat dipastikan perputaran ekonomi akan cepat berkembang.
Kades Laworo juga mengimbau kepada konsultan, bagi yang menjalankan proyek pembangunan perkantoran, agar selalu berkoordinasi dengan tiga wilayah pemerintah desa setempat, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Jangan masuk tanpa izin, nanti ada masalah baru cari kepala desa. Di ssamping itu agar konsultan, dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal, supaya mengatasi dan mengurangi pengangguran tiga desa di wilayah perkantoran Bumi Praja Laworoku," tutupnya.
Reporter : Laode Abubakar
.jpg)
.jpg)
.jpg)
