SAMBAR.ID// PASURUAN – LSM Gajah Mada Nusantara (GMN) hari ini menyampaikan keprihatinan terkait rencana Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memberikan mobil operasional kepada setiap desa. Rabu (14/05/2025)
GMN mendesak agar rencana tersebut ditinjau ulang secara menyeluruh, dengan pertimbangan matang atas potensi pemborosan anggaran dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset negara.
Ketua LSM GMN, Misbahul Munir, menekankan perlunya evaluasi komprehensif sebelum program ini dilaksanakan. Beliau menyoroti pentingnya pembelajaran dari pengadaan sepeda motor Megapro sebelumnya yang diperuntukkan bagi para kepala desa.
"Kami memiliki data yang mengindikasikan sejumlah sepeda motor tersebut hilang atau keberadaannya tidak diketahui," ujar Misbahul Munir.
Beliau menambahkan, "Pengadaan sepeda motor Megapro seharusnya menjadi bahan evaluasi yang serius. Jika pengelolaan aset yang relatif sederhana saja sudah bermasalah, bagaimana kita dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan mobil yang jauh lebih besar nilainya?"
GMN berharap Pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri kasus sepeda motor Megapro.
Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab dan mencegah terulangnya masalah serupa dalam program pengadaan mobil desa.
GMN menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Ilmia)
