Informasi yang beredar menyebutkan investor telah memulai operasi produksi, sebuah perkembangan yang mengkhawatirkan mengingat Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelumnya hanya untuk eksplorasi.
Anggota DPRD Sinjai, Arifuddin, membunyikan alarm dalam rapat gabungan komisi Senin (16/6/2025).
Baca Juga: Kasus IUP PT Timah Terus Bergulir, Wartawan Sambar.id Kembali Jadi Saksi di Kejagung
Ia mengungkapkan aksesibilitas informasi terkait aktivitas pertambangan, termasuk identitas pemegang IUP, yang tersedia secara daring.
Kekhawatirannya tertuju pada potensi kerusakan lingkungan mengingat lokasi tambang berada di kawasan perbukitan yang menjadi sumber air.
"Kita perlu cek ulang aktivitas ini," tegas Arifuddin. "Jika sudah tahap produksi, dampak lingkungannya sangat mengkhawatirkan."
Baca Juga: Rampas Tanah Adat Papua!, Sonni: Wamendagri Menyesatkan?
Senada, Anggota DPRD Sinjai lainnya, Zulkifli, mendesak agar izin tambang di Sinjai Borong dikaji ulang.
Ironisnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai, Lukman Dahlan, menyatakan bahwa proses perizinan tambang tersebut berada di luar kewenangan daerah.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan transparansi proses perizinan.
Baca Juga: Tambang Emas Ilegal Capkala-Sadaniang: Ada Oknum Bekingi, BBM Subsidi Disalahgunakan!
Kejelasan status dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan di Sinjai Borong menjadi sorotan.
Perdebatan ini menuntut transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak terkait, demi melindungi lingkungan dan masyarakat setempat.
Apakah pemerintah pusat akan segera memberikan penjelasan terkait izin tambang ini? Pertanyaan ini masih menggantung di udara, di tengah kekhawatiran akan dampak lingkungan yang mengancam. (*)
Sumber: Sinjai.info
.jpg)