Peluncuran Pemanfaatan Sisa Stockpile Bijih Bauksit di Kepulauan Riau Berpotensi Tambah Devisa Negara Rp 1,4 Triliun

Sambar.id, Tanjungpinang, Kepri – Pemerintah melalui Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) berhasil meluncurkan pemanfaatan sisa stockpile bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau.  Senin 28 Juli 2025

Peluncuran yang dilakukan oleh Plt. Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum, bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, berpotensi menambah devisa negara hingga Rp 1,4 triliun.

 

Stockpile bijih bauksit seluas kurang lebih 5 juta metrik ton ini merupakan hasil kegiatan pertambangan yang tidak sesuai aturan ekspor raw material.

Selama lebih dari satu dekade (sejak 2014), upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini belum membuahkan hasil.  Berkat inisiatif Desk Koordinasi PPDN yang dibentuk melalui Keputusan Menkopolkam Nomor 151 Tahun 2024,  masalah ini akhirnya terselesaikan.  Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau.

 

Sisa stockpile bauksit akan dilelang sesuai mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Minerba dalam Pasal 184 PP 96/2021.  Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan cadangan devisa.

Plt. Wakil Jaksa Agung RI menekankan komitmen Kejaksaan dalam transformasi institusi, tidak hanya pada penegakan hukum di hilir, tetapi juga proaktif di hulu untuk penyelamatan keuangan negara.  

Beliau juga  mengajak percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pengelolaan hasil tambang terbengkalai di seluruh Indonesia.

Wamenko Polhukam RI menyampaikan bahwa pembentukan Desk Koordinasi PPDN merupakan terobosan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan devisa negara.

Keberhasilan di Kepulauan Riau menjadi model dan cetak biru untuk penanganan serupa di seluruh Indonesia.

Peluncuran ini merupakan pilot project penanganan pertambangan di Indonesia.  Tim Desk PPDN akan melakukan inventarisasi potensi stockpile hasil tambang terbengkalai di seluruh Indonesia,  dengan melibatkan pemerintah daerah dan mendorong penyusunan Perpres untuk pengelolaan barang tambang terbengkalai.  

Hal ini sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Acara dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, tokoh masyarakat, dan awak media. (*)