Sambar.id.Sukabumi || Lembaga komite pencegahan korupsi Jawa Barat meminta kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk melakukan penyelidikan terhadap pekerjaan pekerjaan dinas bina marga di UPTD will II sukabumi karena sarat dengan unsur pengondisian yang di atur dalam dokument dengan yang di tambah tambahkan sehingga para pelaku usaha jasa konstruksi sulit untuk perkompetisi pada pekerjaan
Ruas jalan sagaranten tegal buled 21.000.000.000 miliar,
Pekerjaan Ruas jalan jampang tengah - kiara dua 53.000.000.000 miliar.
Pekerjaan jalan sp karang hau - cikotok batas Banten 36.000.000.000 miliar, yang pada document harus melampirkan dukungan quary
Sementara pada pekerjaan di UPTD yang sama seperti pekerjaan Bahu jalan baros sagaranten 7.000.000.000.
Pekerjaan bahu jalan jampang tengah kiara dua 9.000.000.000.
Dan Sp karang Hau - cikotok batas banten 8.000.000.000 miliar tidak ada persyaratan harus melampirkan dukungan material ,
Pekerjaan jembatan Sagaraten 8000.000.000.
Pekerjaan Jembatan loji puncak dharma 7000.000.000,juga tidak melampirkan dukungan material,
Maka dengan ini pihak Balai di duga menambahkan persyaratan yang di anggap merugikan pengusaha jasa kontruksi,sehingga timbul persaingan tidak sehat dan lebih membuat kuncian pada peket perkerjaan karena tidak di berlakukan sama pada tiap dokument pekerjaan yang lain. (11/7/2025 )
Sementara di Balai UPTD lain tidak ada persyaratan harus melampirkan dukungan quary , Kami meminta pada penegak hukum kejati Jawa Barat untuk menyelidiki Dugaan pengodisian pada paket paket tersebut Karena sarat dengan persaingan tidak sehat.
E.Suhendi sebagai ketua KPK Jabar Setda kab Sukabumi mengungkapkan, Kami coba menganalogikan,apa mungkin dukungan material yang di kirim kelokasi pekerjaan wiil Sukabumi di datangkan dari garut berupa batu pecah pasir , brangkal , bascose , batu sprit dan lainnya, yang berhubungan dengan material alam yang berijin,karna apabila mereka mengunakan material yang bukan dari pemberi dukungan maka dokument di anggap cacat secara hukum dan adminitrasi, maka harus di batalkan atau di berhentikan dan harus di investigasi sebagai temuan tindak pidana korupsi karena syarat yang di tambahkan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga menimbulkan dugaan terjadi penyimpangan terhadap pemilihan tender mini kompetisi pada e katalog yang serat dengan KKN,
Sementara pada dokument pekerjaan lain seperti pekerjaan jembatan pekerjaan bahu jalan tidak harus melampirkan dukungan material , padahal harusnya kalau mau di berlakukan semua karna semua membutuhkan material alam yang berijin
Maka kami meminta APH untuk melakukan penyelidikan terhadap Balai UPTD II will Sukabumi Dinas Bina Marga jawa barat.pungkasnya.
( Uyut Menyan )
.jpg)