Polda Jateng-Kota Semarang | Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektoral dan menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya, Polda Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam penanggulangan potensi konflik sosial. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Borobudur Mapolda Jateng pada Senin, (28/7/2025) pagi ini digelar sebagai bentuk nyata komitmen bersama menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai dan harmonis di Jawa Tengah.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dan dihadiri Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat serta Kabinda Jawa Tengah Brigjen Pol Harseno. Turut hadir para Pejabat Utama (PJU) Polda Jateng dan PJU Kodam IV Diponegoro, Plt Kakesbangpol Provinsi Jateng, para Kapolres, Danrem, Dandim, serta kepala Kakesbangpol dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menekankan pentingnya sinergitas antar instansi sebagai modal utama menjaga kedamaian dan ketertiban di wilayah. Ia menyebut forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar nyata menjaga kondusivitas Jawa Tengah.
"Mari kita jaga wilayah kita, Jawa Tengah, rumah kita bersama, agar senantiasa aman, nyaman, kondusif dan penuh kedamaian,” ujar Kapolda Jateng.
Kapolda Jateng mengingatkan bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari perjuangan dan kerja sama semua pihak. Ia menyampaikan bahwa potensi konflik harus dimitigasi sejak dini.
“Damai dan rukun itu bukan warisan, tapi upaya yang harus kita wujudkan dan jaga secara kolektif setiap hari,” tegasnya.
Secara umum disebutkan bahwa sitkamtibmas di wilayah Jawa Tengah berada dalam kondisi aman. Gangguan kamtibmas Jawa Tengah di tahun 2024 turun sebesar 8,5 persen dibanding tahun 2023. Di tahun 2024 terdapat 27 kasus yang merupakan konflik sosial yang cukup menonjol. Situasi serupa juga terjadi di tahun 2025 dimana konflik yang masih terjadi berupa konflik antar ormas, perguruan silat, hingga konflik antar suporter sepak bola. Salah satu kasus terbaru yang disorot adalah konflik yang terjadi di Pemalang.
Konflik ini, lanjutnya, harus dimitigasi bersama, sebagaimana penekanan Presiden R.I Prabowo Subianto bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci utama untuk memajukan bangsa. Kapolda menyebut bahwa upaya menjaga stabilitas keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat semata, tetapi seluruh elemen masyarakat.
“Setelah ini kita akan mengambil langkah strategis demi menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah. Dengan semangat kebersamaan dan niat baik, insyaallah hasilnya juga akan baik,” imbuhnya
Sementara itu, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Polda Jateng dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menegaskan bahwa Kodam IV/Diponegoro beserta seluruh jajarannya siap membantu kepolisian, khususnya Polda Jateng, dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga kondusifitas wilayah dari potensi konflik horizontal.
“Kami siap memberikan perbantuan kekuatan untuk mendukung penanggulangan konflik dan mewujudkan stabilitas kamtibmas di Jawa Tengah,” tegas Pangdam.
Ia menambahkan bahwa meskipun Jawa Tengah dikenal sebagai provinsi yang toleran dan harmonis, dinamika sosial yang terus berkembang tetap berpotensi memunculkan gesekan. Oleh karena itu, seluruh unsur di wilayah harus sigap dalam memantau dan merespons potensi kerawanan yang muncul.
“Tiga pilar antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam mencegah konflik dan menjaga ketertiban masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabinda Jawa Tengah Brigjen Pol Harseno dalam paparannya menekankan pentingnya deteksi dini dan kolaborasi antarinstansi. Sebagai penanggung jawab wilayah, dirinya menyebut bahwa para kasatwil dan kepala daerah harus memiliki kepekaan terhadap perkembangan situasi yang terjadi di wilayahnya.
“Setiap konflik yang terjadi pasti diawali oleh serangkaian peristiwa dan kondisi yang terjadi sebelumnya. Dengan deteksi dini yang baik terhadap adanya kondisi dan peristiwa tersebut, kita dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi situasi yang berpotensi menjadi permasalahan dan ancaman aktual,”
Hal sekecil apapun yang berpotensi menjadi kerawanan dan konflik di tengah masyarakat, harus dapat terdeteksi dan diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Bahkan potensi konflik bisa bermula dari aktivitas di media sosial.
Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah, sehingga setiap potensi konflik bisa dicegah sejak dini demi mewujudkan Jawa Tengah yang rukun, aman dan damai sebagaimana harapan seluruh masyarakat.
.jpg)