cuitan Piar Pratama (tangkap layar)
SAMBAR.ID, Sukabumi - Nama Piar Pratama, S.H., Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat, kembali mencuat ke publik. Pria yang dikenal kalem namun tajam dan vokal dalam isu pemberantasan tindak pidana korupsi ini menjadi sorotan sejak unggahannya di media sosial pada 20 Juni 2025 lalu.
Unggahan tersebut kini dianggap sebagai peringatan awal (early warning) atas kemungkinan skandal besar yang tengah dibidik oleh aparat penegak hukum (APH).
Dalam unggahan tersebut, Piar menulis sebuah caption berbahasa Inggris yang berbunyi:
"Remember District Bandung Official. Do not feel as if you are fine in your comfort zone and depress law enforcement officers as if they are not targeting you on their radar. Be careful, don't be arrogant."
Jika diterjemahkan, pesan itu berbunyi:
"Ingat, Pejabat Kabupaten Bandung. Jangan merasa nyaman di zona amanmu dan menekan aparat penegak hukum, seolah-olah mereka tidak sedang mengincarmu. Berhati-hatilah, jangan arogan."
Awalnya, unggahan itu mungkin dianggap sebagai peringatan biasa. Namun kini, satu per satu persoalan di Kabupaten Bandung mulai terbuka ke permukaan, termasuk isu-isu yang mengarah pada dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Menurut Yanyan Abdinaria, S.H., seorang praktisi hukum senior, pesan Piar tak boleh dipandang remeh.
“Kang Piar itu bukan tipikal orang yang sembarang berasumsi. Dia objektif dan terukur dalam menyampaikan kritik. Unggahannya bukan sekadar sindiran, tapi sinyal keras yang harusnya jadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Bandung,” ujar Yanyan.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa gaya komunikasi Piar selalu diarahkan langsung ke akar masalah, tidak mengambang dan berbasis pada data serta pemetaan objektif.
“Cara kerja KPK Jawa Barat, khususnya yang bersinergi dengan tim Kang Piar, sangat rapi dan sistematis. Aparat penegak hukum pun mengapresiasi pola kerja mereka yang diam-diam mengumpulkan bukti kuat,” imbuhnya.
Yanyan menambahkan bahwa meski dirinya tidak bisa memastikan apakah unggahan Piar terkait langsung dengan kasus BDS (Badan Dana Sosial) yang ramai diperbincangkan, ia percaya bahwa evaluasi menyeluruh terhadap berbagai lini di Pemkab Bandung menjadi keharusan.
“Kalau masalah BDS, saya tak bisa pastikan. Tapi jika dilihat secara menyeluruh, saya meyakini bahwa satu per satu persoalan besar di Kabupaten Bandung akan terbuka,” pungkasnya.
( UM )
.jpg)