SAMBAR.ID, Morut, Sulteng - Pertemuan kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemkab Morowali Utara dan Asosiasi Pengusaha Tambang (Aspeta) menghasilkan kesepakatan penting.
Sebanyak 12 perusahaan tambang sepakat membangun Jalan Ganda-Ganda menuju Toi, jalur vital yang selama ini menjadi perhatian masyarakat karena kondisinya rusak, Rabu (20/8/2025).
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam arahannya menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan tambang dalam pembangunan infrastruktur di daerah tempat mereka beroperasi.
Menurutnya, aktivitas pertambangan tidak boleh hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Perusahaan tambang yang menggunakan jalan untuk kegiatan operasional tentu juga memiliki tanggung jawab bersama menjaga dan memperbaikinya. Pemerintah daerah berharap kontribusi ini bisa diwujudkan secara nyata demi kepentingan bersama,” ujar Gubernur.
Bupati Morowali Utara, dr. Delis Julkarson Hehi, menyebutkan bahwa capaian ini merupakan hasil langsung dari dukungan Gubernur. Ia menjelaskan, sebelumnya hanya dua perusahaan yang menyatakan kesediaan membangun Jalan Ganda-Ganda, namun setelah pertemuan bersama Gubernur, jumlahnya meningkat menjadi 12 perusahaan.
“Ini bukti nyata perhatian dan kepemimpinan Bapak Gubernur. Tadinya hanya dua perusahaan, sekarang sudah 12 yang berkomitmen. Tentu ini sangat berarti bagi masyarakat Morowali Utara,” ucap Bupati Delis.
Rencana pembangunan Jalan Ganda-Ganda–Toi ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Jalan tersebut diharapkan memperlancar akses logistik, menunjang aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melintas.
Selain mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, Gubernur Anwar Hafid juga mengingatkan agar perusahaan tambang tidak semata-mata berorientasi pada produksi, tetapi turut menjaga kelestarian lingkungan.
Menurutnya, tanda-tanda pencemaran air dan dampak sosial di sekitar wilayah tambang sudah mulai terlihat nyata, sehingga dibutuhkan komitmen kuat dari perusahaan untuk mengelola tambang secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Jalan di Molino rusak, laut di beberapa teluk sudah mulai keruh, dan masyarakat mulai terdampak. Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah daerah akan bersikap tegas, termasuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab hingga masalahnya diperbaiki,” ujarnya.
Kesepakatan ini juga menandai babak baru kolaborasi pemerintah dan perusahaan tambang dalam membangun Morowali Utara. Pemerintah menegaskan akan terus mengawal komitmen tersebut hingga benar-benar terwujud. ***
.jpg)