BANDUNG,SAMBAR ID // Kejadian mobil aparat melindas salah seroang pendemo yang merupakan driver ojol tentu peristiwa yang mengenaskan, rakyat jelata jadi korban kebijakan politik.
Dalam hal ini penulis berusaha menyelami dalam kapasitas pemerhati dari kekisruhan terjadi, yang diawali tunjangan perhari 3 juta bagi wakil rakyat yang di akui sebagai pos anggraan perumahan, di karenakan banyak wakil rakyat yang berasal dari berbagai daerah tidak memiliki rumah di Jakarta, sedangkan rumah dinas anggota DPR RI yang sudah ada telah di serahkan kepada pemerintah, rakyat tidak mengerti kenapa rumah dinas untuk wakil rakyat tersebut malah di serahkan kepada pemerintah, yang pasti negara sudah menyediakan rumah dinas.
Sehingga eskalasi politik kian memanas dengan respon beberapa anggota DPR yang seakan gembira dan bersuka cita atas pengalihan fasilitas perumahan tersebut menjadi bagian bentuk penghasilan, dan di tengah kesulitan rakyat, justru menjadi antipati rakyat kepada DPR.
Korban sudah berjatuhan akibat demo baik dari rakyat pendemo juga aparat yang mengawal demo, seringkali posisi aparat keamanan TNI - Polri di benturkan dengan rakyat yang sejatinya adalah "ibu kandung" dari mereka.
Polri khususnya yang di tugaskan dan di perintahkan oleh UU sebagai alat negara dalam bidang Kamtibmas seolah dilematis saat bergerak akibat kebijakan politik yang cenderung tidak berpihak kepada rakyat jelata.
Polri dengan segala aturan yang melekat di dalamnya harus tunduk dan taat walaupun secara personal mereka juga adalah bagian dari rakyat Indonesia.
Yang menjadi persoalan adalah, jika Polri tidak mampu melihat dengan nurani, dan seakan rakyat pendemo adalah musuh yang harus di hancurkan, tentu sebagai manusia, anggota Polri memiliki sisi kelemahan sebagai manusia biasa, yang seringkali lepas kendali, walau sebenarnya mereka adalah rakyat pilihan yang telah di didik lewat pendidikan khusus sehingga menjadi anggota Polri, terlepas itu semua mereka adalah manusia biasa.
Tentu sororan tajam mengarah kepada wakil rakyat di Senayan, di sinilah sumber masalah itu, sehingga Polri dan rakyat saling berhadapan, padahal mereka representasi rakyat kenapa mereka tidak menjadikan polemik ini bagian dari introspeksi, untuk tidak banyak menuntut fasilitas dari negara ditengah penderitaan rakyat, sadarkah mereka wakil rakyat itu saat dirinya mencalonkan sebagai legislatif, mereka berkampanye untuk membela dan memperjuangkan rakyat, lalu rakyat mana yang mereka perjuangkan? Justru dibalik layar yang hitam pekat pun menjadi terang benderang bahwa mereka lebih banyak berjuang untuk diri sendiri dan kelompoknya.
Dimana mereka saat rakyat butuh sandang, pangan, papan yang murah, setiap kebutuhan rakyat selalu menjadi komoditas bisnis dan politik yang esensinya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Mari sadarilah setiap komponen bangsa ini, bahwa kepekaan dan "sense of beloging" terhadap negara ini harusnya menjadikan kita semua saling asah, asih dalam mengambil keputusan politik, dahulukan kepentingan rakyat daripada pemimpinnya, ingat pesan Nabi Muhammad, SAW yang sering kita dengar, " Jika kenyang beliau orang terakhir dan jika lapar beliau orang pertama lapar," pesan bagi pemimpin jangan sejahtera jika rakyatmu belum sejahtera.(Edy Sutiyo).
Editor: Arie Gusti S
.jpg)