Sambar.id, Rohil - Pada Hari Sabtu Tanggal 20 September 2025 Biro Redaksi Rohil Mengabarkan " Adanya Tudingan Dari Seorang Oknum PNS Menyandang Status Kabid di Dinas Disprindagsar Dulu nya Sekarang di Mutasi di Dinas BAPEDA Status Kabid Bidang Riset Terhadap Salah Seorang Oknum PNS Yang Berdinas di Dinas Disprindagsar Kabupaten Rokan Hilir Diduga Tidak Masuk Kantor Tapi Mendapatkan Gaji dan TPP Fuel.
" Pada saat tim awak media sambar id mendapat Informasi adanya dugaan fitnah dari seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) insial D dengan menyandang jabatan Kabid di dinas Disprindagsar yang sekarang dimutasi di dinas BAPEDA menyandang Kabid terhadap anggota nya yang masih di dinas Disprindagsar insial M diduga tidak masuk gaji dan TPP Fuel diterima.
Tim terus menelusuri akar persoalan tersebut antara atasan dan bawahan nya '' ada salah seorang oknum PSN yang bertugas di dinas Disprindagsar saat dikonfirmasi tim mengatakan ternyata mereka saling tuding " namun hal tersebut dimulai dari tudingan anggota nya, ujar sumber kepada tim awak media sambar id.senin 15/9/2925
Salah seorang oknum ASN insial D tidak terima dengan tudingan jabatan yang didapat tidak dengan prosedur dengan golongannya masih dibawah salah seorang oknum ASN insial M .
Jadi si M merasa lebih tinggi golongan dengan si D makanya si M malas untuk masuk dalam ruangan bidangnya " bukan hanya diruangan nya saja malas masuk di dalam barisan pun setiap apel si M tidak pernah masuk barisan bidangnya , ungkap sumber yang namanya enggan untuk disebutkan.
" Kemarin sempat ada diterbitkan di salah satu media online Lo pak ,tapi sempat dijawab oleh si M melalui media apa namanya saya lupa " katanya saudara M akan melaporkan ke Polda Riau atas pencemaran nama baik nya ,yang saya tau hanya sebatas itu aja pak tutup sumber yang namanya enggan untuk disebutkan kepada tim awak media sambar id.
Terpisah Biro Redaksi Rohil saat mengkonfirmasi saudara Zamri selaku Sekre di dinas Disperindagsar kabupaten rokan hilir melalui via telpon Whatsapp pribadinya mengatakan nanti kalau bapak ada waktu silahkan kekantor kita temukan dengan yang bersangkutan ya pak saya pun pening lihat mereka , ujar Sekre kepada biro Redaksi Media Sambar id.Rabu tanggal 17/9/2025 pukul 14, 16 berdurasi 2 menit 33 detik
Pada saat tim awak media sambar id melakukan konfirmasi kepada saudara Zamri selaku Sekre di dinas Disperindagsar dengan Mulyadi mengatakan " hal ini akan disampaikan ke kadis dulu surat yang ditujukan ke kadis pada tanggal 15 belum dapat jawaban sama sekali dari Kadis. kamis tgl 18/9/2025 pukul 10 pagi diruang kerjanya.
" Soal hak jawab dan tuntutan saya sudah kita sampaikan ke dinas , BKPDSM, inspektorat,dan laporan ke Polda Riau atas dugaan fitnah yang ditujukan ke saya melalui Media Online Baranews namun " sampai detik ini belum ada jawaban dari pihak pihak tersebut sebagai titik terang persoalan tersebut.
Dalam hal ini kami dari Biro Redaksi Media Sambar id menilai ada kejanggalan terhadap dua oknum anggota ASN tersebut " dalam hal ini diminta kepada pimpinan inspektorat kabupaten rokan hilir agar secepatnya ambil langkah tegas untuk periksa agar dapat kedua oknum polisi tersebut dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dengan kekeluargaan demi menjaga nama baik Pemkab di Negeri Seribu Kubah kabupaten rokan hilir .
Dianggap persoalan tersebut dapat mencoreng nama anggota ASN yang lain dan diduga dinas Disperindagsar lamban terlebih dinas BKPDSM dalam menangani persoalan ini" diakhir saat dilakukan konfirmasi saudara Muliadi menunjukkan bukti hak jawab dan laporan ke Polda Riau dan Zamri juga Muliadi mohon sama Tim beritanya jangan diterbitkan dulu " ada apa sebenarnya yaaa...?
"Pada saat tim awak media sambar id hendak melakukan konfirmasi kepada saudara Fauzi selaku kadis Disperindagsar melalui via telpon Whatsapp pribadinya " melakukan rejek saat dihubungi berdering di chat Wa tidak ada jawaban sama sekali bungkam bak misteri sampai berita ini diterbitkan.
" Semestinya dinas BKPDSM dan Inspektorat kabupaten rokan hilir menanggapi hal tersebut gerak cepat jika di proses secara aturan kedisiplinan selaku anggota ASN coba cek SKP mereka satu persatu apakah mendapatkan nilai prestasi kinerja yang baik mungkin juga berimbas ke pihak pihak anggota ASN yang lain yang ada di pemerintahan kabupaten rokan hilir terdapat hal yang sama diduga banyak yang mangkir.
"Karena sejauh pantauan tim awak media banyak diduga anggota ASN, OPD yang mangkir tidak masuk kantor pada jam kerja tapi " mendapatkan gaji dan TPP Fuel dari pemerintah hal tersebut publik perlu mempertanyakan karena gaji mereka menggunakan uang rakyat .
Laporan:Tim Jurnalis ((Legiman))
Sumber: Masyarakat
.jpg)