Sambar.id, Babel || Sesuai pernyataan ketua umum Ikatan karyawan timah (IKT) Riki Febriansyah bahwa tidak benar akan ada PHK masal terhadap karyawan PT.Timah dan merupakan berita tidak benar adanya.
Namun memang terkait akan adanya isu dirumahkan sebagian karyawan ke arah pengurangan karyawan ini disampaikan langsung oleh dirut PT TIMAH Restu Widiyantoro saat RDP dengan pihak DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bangka beberapa waktu lalu.
Dimana dirut PT timah menyampaikan jika target produksi saat ini sampai dengan akhir tahun tidak tercapai maka akan ada karyawan yang dirumahkan ,dan akan terjadi pengurangan karyawan PT.Timah saat ini yang berjumlah -+ 4000 orang.
Bahkan informasi di internal PT Timah menyatakan bahwa program pensiun suka rela (PPS) telah dilakukan Pihak manajemen PT.Timah Tbk kepada karyawan tetap dengan nominal pembayaran pesangon berdasarkan masa kerja dan jabatan karyawan tersebut.
Dan hari ini akan ada sosialisasi terkait pelaksanaan program PPS Karyawan oleh divisi Human Capital atau HC dilingkungan PT TIMAH.(jumat,19/09/2025).
Ini menambah keyakinan bahwa memang kondisi PT.Timah saat ini tidak baik-baik saja ,karena sejak 2022 pun program pensiun dini ini pun sudah dijalankan.
Menariknya isu Pengurangan karyawan ini dipengaruhi oleh penerimaan jumlah produksi yang minim hanya sekitar 20% saja dari luasan IUP PT.TIMAH di babel.
Sebenarnya siapa yang harusnya bertanggung jawab penuh jika target produksi turun drastis jauh dari target.
Apakah pihak eksternal salah satunya giat tambang ilegal,atau kinerja direksi beserta jajaran PT.Timah yang selama ini menjabat,ataukah dengan pola kemitraan penambangan yang hanya menimbang timah dari pihak mitra atau CV memang perlu dilakukan efisiensi pengurangan karyawan karena dianggap biaya "over head" besar ,dimana mayoritas masih banyak divisi atau unit kerja yang harus dilakukan efisiensi oleh pihak manajemen PT.Timah.
Tentunya dirut PT timah dan jajaran direksi saat ini harus mengambil langkah tepat, dan sedikit tidak populis dengan kondisi PT.Timah saat ini terhadap kebijakan internalnya,terutama dalam mengoptimalkan karyawan perusahaan guna meningkatkan aspek core bisnisnya ,serta membuat kebijakan internal yang dapat secara signifikan memperbaiki finansial atau Cash flow perusahaan.
Salah satunya adalah menaikkan harga imbal jasa pertambangan (HIUJP) atau beli timah .
Apapun langkah direksi PT Timah patut dicermati dan menjadi perhatian serius karena PT.Timah merupakan representasi negara dalam mengolah timah di Indonesia , dan harus menjadi BUMN yang sanggup memberikan Kontribusi besar kepada masyarakat ,pendapatan daerah ,dan negara .
(Red)
.jpg)