Donggala – Sulteng. Pemerintah Kabupaten Donggala menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perlindungan dan peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia.
Hal itu disampaikan Bupati Donggala Vera Elena Laruni, SE, usai mengikuti kegiatan Edukasi Pra Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia yang digelar oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) di Swiss-Belhotel Silae Palu, pada 14–15 Oktober 2025.
Kegiatan nasional tersebut menghadirkan peserta dari Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Donggala, serta dihadiri langsung oleh pejabat pusat dan daerah.
“Saya sangat mengapresiasi langkah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menginisiasi kegiatan penting ini,” ujar Vera, Kamis (16/10/2025).
Menurut Vera, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman aparatur desa terhadap mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran, terutama dalam mencegah rekrutmen non-prosedural.
“Pekerja migran adalah pejuang ekonomi dan pahlawan devisa yang membawa nama baik bangsa dan daerah. Namun di balik semangat itu, kita masih dihadapkan pada tantangan besar seperti eksploitasi dan rendahnya kesadaran hukum tenaga kerja di luar negeri,” tegasnya.
Bupati mengungkapkan, berdasarkan data BP2MI, hingga pertengahan tahun 2025, laporan kasus pekerja migran meningkat hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dengan mayoritas korban berasal dari kelompok perempuan yang rentan secara sosial dan ekonomi.
Vera juga menyinggung kondisi tenaga kerja di Donggala yang kini memiliki 310.998 jiwa penduduk, dengan 157.851 orang angkatan kerja dan tingkat pengangguran 2,79 persen.
“Angka pengangguran kita tergolong rendah, tapi lapangan kerja dan kualitas SDM masih harus ditingkatkan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperluas pelatihan vokasional dan kompetensi tenaga kerja,” jelasnya.
Pada tahun 2025, Pemkab Donggala telah melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan, mulai dari menjahit, tata rias, listrik, meubel, pengelasan, operator alat berat, hingga pelatihan bahasa dan budaya Jepang.
“Kami ingin bukan hanya mencetak tenaga kerja siap pakai, tetapi juga membangun daya saing daerah,” tambah Vera.
Sementara itu, Farid Maruf, S.Ag, Direktur Penempatan Non Pemerintah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan bahwa KP2MI merupakan transformasi dari lembaga BP2MI setelah ditingkatkan menjadi kementerian berdasarkan Perpres 165 dan 166 Tahun 2024.
“Presiden Prabowo Subianto sangat perhatian terhadap pekerja migran, sehingga badan ini kini menjadi kementerian. Kami membawa pesan agar pekerja migran menjadi sumber devisa yang kuat dan berdaya saing,” ujarnya.
Kegiatan edukasi tersebut juga dihadiri Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sulteng Mustaqin, Kadis Nakertrans Donggala Drs. Moh. Ilham Yunis, M.Si, serta narasumber dari International Labour Organization (ILO) dan International Organization for Migration (IOM).
Acara pembukaan dirangkaikan dengan pemberian jaket dan sertifikat kepada Camat Tanantovea Anwar, penyerahan cenderamata, serta sesi foto bersama. Kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan penuh antusiasme. (Abu Bakar)
.jpg)