Gaji PPPK Donggala Belum Jelas, Bupati Vera: Saya Tidak Akan Merumahkan Mereka

Donggala – Sulteng - Masalah pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Donggala hingga kini belum menemukan titik terang. Pemerintah pusat disebut belum memberikan solusi final dan bahkan melempar opsi ekstrem bagi daerah yang tak memiliki anggaran, yakni memberhentikan atau merumahkan PPPK.

Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, menolak mentah-mentah opsi tersebut. Ia menilai kebijakan itu tidak manusiawi, sebab para PPPK memiliki keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka.

“Sebagai kepala daerah, saya tahu kalian bekerja untuk menafkahi keluarga. Namun, sampai saat ini belum ada solusi yang kami dapatkan,” tegas Vera, Selasa (21/10/2025).

Menurut Vera, hasil bedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan kondisi keuangan Donggala sudah minus bahkan sebelum dibelanjakan. Kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain, termasuk Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

“Saya tidak tahu hitung-hitungannya di mana, salahnya di mana. Saat ini masih dibahas pemerintah pusat,” ujarnya.

Bupati Vera menegaskan, dirinya lebih memilih bersikap transparan kepada publik ketimbang diam. Menurutnya, diam justru bisa memicu gejolak sosial di kemudian hari.

Ia mengaku telah berulang kali memperjuangkan nasib PPPK Donggala dengan menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PANRB, hingga Kepala BKN, namun hingga kini belum ada keputusan final.

“Kalau mau mencari siapa yang salah, memang Pemda yang salah,” kata Vera lugas.

Vera menjelaskan, sejak awal Pemkab Donggala membuka formasi PPPK secara luas dengan harapan pemerintah pusat menanggung gaji sekitar 4.000 tenaga PPPK. Namun, kebijakan berubah — pemerintah pusat justru menyerahkan tanggung jawab pembayaran gaji kepada daerah.

Kondisi itu terjadi bertepatan dengan awal masa kepemimpinan Vera bersama Wakil Bupati Taufik M. Burhan pada tahun 2025.

“Saat saya dilantik, kebijakannya berubah. Gaji PPPK dibebankan ke APBD daerah masing-masing. Di sinilah ketidaksiapan Pemda Donggala muncul,” ungkapnya.

Meski memahami tuntutan hak insentif PPPK, Bupati Vera menegaskan bahwa kondisi fiskal Donggala belum mampu menanggung beban tersebut tanpa dukungan dari pemerintah pusat.

“Kami berharap pusat segera memberi kebijakan yang solutif dan realistis. Jangan sampai kesejahteraan PPPK terabaikan, tapi daerah juga tidak kolaps karena beban anggaran,” pungkasnya. (Abu Bakar)