Forum ini berlangsung di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 121, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Senin (10/11/2025) malam, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Ir. MQ. Iswara.
Kegiatan tersebut menghadirkan 160 perwakilan ormas, LSM, dan komunitas se-Jawa Barat, yang berdialog langsung dengan para wakil rakyat.
Turut hadir di antaranya Koordinator Forum Ormas LSM dan Komunitas Jabar R. Hendra Mulyana, SH., Ketum BBC Mugi Sujana, Sesepuh KNPI Jabar Agus Salim, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jabar H. Dian Rahadian, SH., MH., dan Ketua Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPKJABAR) Rd. H. Piar Pratama, S.SH.
Dalam sambutannya, Ir. MQ. Iswara menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana strategis menyerap aspirasi publik.
“Partisipasi masyarakat harus menjadi roh kebijakan publik. Setiap rupiah APBD harus berpihak pada kebutuhan nyata rakyat,” tegas Iswara.
Sementara itu, Ketua Forum Ormas dan Komunitas Jabar, Hendra Mulyana, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD membuka ruang dialog terbuka.
Ia menekankan pentingnya ormas dan komunitas menjaga solidaritas dan terus berkomunikasi dengan pemerintah.
“Jangan diam, jangan takut. Sampaikan aspirasi lewat jalur yang benar,” ujarnya lantang.
Nada kritis muncul dari Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPKJABAR), Rd. H. Piar Pratama, yang menyoroti pentingnya transparansi dalam tata kelola anggaran publik.
“Pengawasan masyarakat harus diperkuat agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke rakyat,” tegasnya.
Dalam suasana penuh keakraban, Piar sempat mencairkan suasana dengan candaan yang disambut tawa peserta:
“DPRD itu plat merah, masyarakat plat umum—tapi sama-sama pengawas,” ujarnya, disambut gemuruh tepuk tangan.
Piar juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak alergi terhadap aktivis atau lembaga masyarakat.
“Jangan karena ulah segelintir oknum, semua disamaratakan. Oknum itu bisa ada di mana saja—baik di ASN, pejabat, bahkan dewan,” ujarnya disambut tepuk tangan.
Ia menyerukan agar sinergi masyarakat dan pemerintah diperkuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Sebelum jadi pejabat publik, semua berasal dari masyarakat dan berorganisasi. Jadi mari bersinergi, jangan sampai forum ini hanya jadi pendengar, tapi jadi mitra sejajar dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan,” tegas Piar.
Pernyataan itu langsung mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua DPRD Jabar, Ir. MQ. Iswara, yang menilai masukan tersebut sangat konstruktif.
“Saya salut dengan pemikiran Kang Piar. Ini saran berharga dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RAPBD 2026. Kami bahkan akan mengundang beliau menjadi narasumber dalam diskusi strategis DPRD,” kata Iswara.
Forum malam itu ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD Jabar dan elemen masyarakat sipil untuk menjaga transparansi, memperkuat pengawasan publik, dan memastikan kebijakan daerah berpihak pada rakyat.
“Forum ini bukan akhir, tapi awal dari kemitraan baru antara rakyat dan wakilnya,” pungkas Iswara.
.jpg)
