.jpg)
BANDUNG, SAMBAR.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar forum konsultasi publik sebagai bagian dari proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 121, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pada Senin (10/11/2025) malam.
Forum dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ir. MQ. Iswara, dan dihadiri sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (Ormas)
Dialog konstruktif mewarnai pertemuan Forum Ormas dan Komunitas Jawa Barat yang digelar di Hotel Horison, Aula Parahyangan, Kota Bandung, Senin
Sebanyak 160 perwakilan ormas dan komunitas hadir dalam forum tersebut dan lebih banyak lagi ormas di Jabar.
Dalam kesempatan tersebut dialog diwakili oleh Koordinator Forum Ormas LSM dan Komunitas Jabar R. Hendra Mulyana, SH. , Ketum BBC Mugi Sujana, perwakilan dari Dewan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ir. MQ. Iswara, Sesepuh KNPI Jawa Barat Agus Salim, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jabar H. Dian Rahadian, SH, MH, Rd.H.Piar Pratama Selaku Ketua Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPKJABAR).
“Forum ini menjadi sarana strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama melalui perwakilan ormas. Partisipasi publik sangat penting agar APBD benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, H. Dian Hardian menyampaikan apresiasi terhadap upaya DPRD Jawa Barat yang membuka ruang dialog bersama elemen masyarakat.
Ketua Forum Ormas dan Komunitas Jabar, Hendra, menyampaikan rasa bangganya atas kekompakan para ormas dan komunitas di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang.
Ia juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat sipil tidak ragu dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah.
Jangan diam, jangan takut, sampaikan aspirasi melalui jalur yang benar. Komunikasi itu harus disalurkan, bukan dipendam,” ujarnya.
Sementara itu justru Usulan serta Sorotan tajam Disampaikan Oleh Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat.(KPKJABAR) yaitu Rd.H.Piar Pratama.S.SH.
menegaskan perlunya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran publik.
“Pengawasan masyarakat harus diperkuat agar setiap rupiah anggaran itu benar – benar sampai ke rakyat”,
Piar menyampaikan sebenarnya fungsi Dprd Provinsi jawa barat dan Lembaga masyarakat juga sama sama pengawasan sambil ketawa piar menyampaikan kalo dprd Plat merah masyarakat plat Umum (sontak seluruh ruangan bergemuruh senyum mendengar candaan Piar Tersebut)
Piar menyampaikan Pemerintah Jawa Barat Jangan Alergi Aktivis Baik Itu Perkumpulan, Okp ,Ormas ,Lsm ,Komunitas jangan karena adanya ulah oknum jadi disamaratakan semua karena kan yang namnya oknum bukan hanya ada di tubuh lembaga Masyarkat saja tapi kan ada oknum Asn,Oknum Pejabat bahkam Oknum Dewan ,(semua bergemuruh tepuk tangan) dan piar menyampaikan jangan sampai hubunganya kaya air dan minyak karena dalam menuju penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan good goverment tentunya perlu pengawasan partisipasi aktif dari masyarakat. Dan tentunya seperti dalam merancang perda mohon agar diskusi publiknya dibuka sebelum perda itu disahkan undang tokoh masyarkat ,perwakilan lembaga masyarakat berikan mereka hak suara jadi benar benar sinergi jangan sampai forum ini hanya jadi pendengar saja , karenakan kita sama sama tahu baik pak gubernur, pak dewan semuanya sebelum jadi pejabat publik kan lahir dari masyarakat dan juga bergerak sebagai aktivis dan berorganisasi juga inilah pentinya kita bersinergi,berkolaborasi ,demi kemajuan jawa barat ( tepuk tangan pun ramai dari seluruh peserta yang hadir dalam rapat )
Dan apa yang disampaikan piar tersebut mendapatkan sambutan baik dan positif
Dari forum ormas ,lsm,komunitas sejawa barat dan
Lansung direspon oleh wakil ketua dprd jabar m.iswara," kang piar saya salut banget pemikiranya dan ini saran usulan yang baik saran tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di tingkat legislatif dan mohon kesiap sediaanya nanti kang piar juga di undang bahkan menjadi narasumber untuk membahas isu isu penting yang berkaitan dengan masalah yang ada di jawa barat.Ir. MQ. Iswara menegaskan " betul kang piar pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan dan pengawasan anggaran daerah bagus sekali ini yang disampaikannya
“Forum ini menjadi sarana strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat,
(Tegas iswara)
DPRD Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan forum konsultasi publik di berbagai daerah, guna memperluas keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
(U M)
( U M )
.jpg)
