SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) nikel yang diterima daerah saat membuka Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) di Kantor DPRD Sulteng, Minggu (7/12/2025).
Pertemuan yang dihadiri Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ini menjadi momentum bersatunya lima provinsi penghasil nikel untuk menuntut skema DBH yang lebih proporsional.
Gubernur Anwar mengungkapkan bahwa pendapatan pajak smelter nikel yang masuk ke Pemerintah Pusat setiap tahun mencapai Rp200–300 triliun. Namun, ia menyayangkan porsi yang diterima Sulteng, sebagai salah satu daerah tambang utama, hanya sebesar Rp222 miliar.
“Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan porsi 16 persen untuk daerah. Kami tidak minta 16 persen. Kami hanya minta 1 persen saja dari Rp300 triliun itu. Kita bisa dapat Rp3 triliun per tahun,” tegas Gubernur.
Menurut Anwar Hafid, daerah penghasil masih menanggung beban sosial dan lingkungan yang besar akibat operasional tambang dan hilirisasi, sementara manfaat ekonomi yang diterima sangat minim.
Ia menekankan bahwa daerah mendukung hilirisasi, tetapi menuntut agar manfaatnya juga dirasakan masyarakat di wilayah tambang.
Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) diinisiasi oleh Ketua DPRD Sulteng, Mohammad Arus Abdul Karim, dan disepakati oleh lima provinsi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.
Deklarasi FD-PNI dibacakan oleh Ketua DPRD Maluku Utara. Forum ini dibentuk sebagai wadah kerja bersama untuk menyatukan langkah, bertukar data, dan melakukan kajian agar perjuangan terkait kebijakan nasional nikel—termasuk isu DBH, lingkungan, dan perlindungan masyarakat adat—dapat lebih terarah dan menjadi kekuatan nasional.
Gubernur Anwar berharap FD-PNI dapat menghasilkan rekomendasi yang solid dan membuka ruang dialog konstruktif dengan pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan daerah yang menjadi lokasi industri nikel.**
.jpg)
