Sambar.id Ketapang, Kalimantan Barat - Masyarakat Desa Teluk Bayur, Kec.Sungai Laur, Kab.Ketapang kembali menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pola kehadiran pihak perusahaan PT Prakarsa Tani Sejati (PTS) dalam konflik lahan yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Warga menilai, para pengambil keputusan di tubuh perusahaan tidak pernah hadir langsung di hadapan masyarakat untuk berdialog secara terbuka.
Di lapangan, yang terlihat justru barisan satpam perusahaan dan aparat yang berhadapan langsung dengan warga. Kondisi ini, menurut masyarakat, menciptakan jarak yang semakin lebar antara pemilik kebijakan dan rakyat yang terdampak langsung.
“Yang kami hadapi di lapangan bukan para penentu kebijakan, melainkan mereka yang hanya menjalankan perintah. Padahal yang kami tuntut adalah dialog langsung dengan pihak yang benar-benar punya kewenangan mengambil keputusan,” ujar salah satu perwakilan masyarakat.
Warga menilai, situasi ini memperlihatkan ketimpangan peran. Para petinggi perusahaan disebut tetap berada di balik meja dan ruang nyaman, sementara pihak× pengamanan dan aparat berada di garis depan menghadapi emosi dan tekanan masyarakat.
“Yang berdiri di lapangan itu bukan orang-orang yang menikmati hasil besar dari usaha perkebunan. Mereka hanya pekerja yang menjalankan tugas. Sementara kami, rakyat kecil, harus berhadapan langsung dengan mereka untuk memperjuangkan tanah kami sendiri,” lanjutnya.
Menurut masyarakat, pola seperti ini justru berpotensi memperkeruh suasana dan menimbulkan kesalahpahaman di tingkat akar rumput.
Warga berharap, jika perusahaan benar-benar ingin menyelesaikan persoalan secara damai dan berkeadilan, maka para pimpinan dan pemegang keputusan berani turun langsung, duduk bersama masyarakat, dan membuka ruang dialog yang jujur serta transparan.
“Konflik tidak akan selesai hanya dengan pengamanan. Yang kami butuhkan adalah keberanian untuk berdialog dan itikad baik untuk mencari solusi. Bukan sekadar menunjukkan kekuatan di lapangan,” tegas perwakilan warga.
Masyarakat Desa Teluk Bayur menegaskan bahwa perjuangan mereka akan tetap ditempuh melalui jalur damai dan konstitusional.
Mereka berharap negara dan seluruh pihak terkait mendorong perusahaan untuk menghadirkan pimpinan dan pengambil kebijakan secara langsung, agar penyelesaian konflik agraria ini benar-benar mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan masa depan bersama. (Tim)
(Atin M Agung)
