SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Forum Pemuda Kebangkitan (FPKB) Sulawesi Tengah kembali menggelar pertemuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas keterlambatan pengerjaan proyek jaringan irigasi yang dikelola oleh BUMN PT Nindya Karya di sembilan kabupaten di Sulawesi Tengah.
Aktivis Nasional sekaligus perwakilan FPKB Sulteng, Moh. Raslin Chily, menyatakan keprihatinannya terhadap performa BUMN tersebut yang dinilai lamban namun tetap mendominasi pengerjaan proyek vital di daerah.
"BUMN Karya, khususnya Nindya Karya, masih saja mendapat tempat istimewa di Proyek Strategis Nasional (PSN), terlebih di wilayah Sulteng," ujar Raslin dalam pernyataan resminya kepada awak media di Palu, Kamis (26/2/2026).
Soroti Rangkap Jabatan
Selain masalah keterlambatan fisik proyek, FPKB juga menyoroti adanya indikasi konflik kepentingan di tubuh birokrasi dan korporasi pelat merah tersebut.
Raslin menengarai adanya praktik rangkap jabatan yang melibatkan pejabat di kementerian terkait.
"Potensi konflik kepentingan sangat besar karena pejabat teknis di Kementerian PU yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas proyek, justru merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di BUMN Karya tersebut," tegas Raslin.
Kondisi ini dianggap sebagai celah yang melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pengerjaan proyek di lapangan.
FPKB khawatir relasi jabatan tersebut membuat evaluasi terhadap keterlambatan proyek di sembilan kabupaten di Sulteng tidak berjalan objektif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BWSS III maupun perwakilan PT Nindya Karya belum memberikan keterangan resmi terkait langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan progres proyek irigasi tersebut.
FPKB mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi pola manajemen dan pengawasan guna memastikan infrastruktur pertanian ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.**/Tim.
.jpg)
