SAMBAR.ID, Morut, Sulteng - Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah (FMPST) mendesak Bupati Morowali Utara untuk mengambil langkah tegas terkait merosotnya kualitas pelayanan di RSUD Kolonodale.
FMPST meminta Bupati segera mengevaluasi dan mencopot Direktur rumah sakit tersebut demi menjamin hak kesehatan masyarakat.
Perwakilan FMPST, Muhajir A. Salasa, menyatakan bahwa persoalan yang terjadi di RSUD Kolonodale saat ini bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan sudah menyentuh ranah kegagalan manajerial dan kepemimpinan.
"Ketika layanan kesehatan tidak optimal dan keluhan masyarakat terus berulang, itu cerminan problem kepemimpinan. Direktur rumah sakit adalah penanggung jawab utama. Jika gagal, evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas adalah keniscayaan," ujar Muhajir kepada media, Jumat (21/2/2026).
Tiga Alasan Utama Urgensi Pergantian Pimpinan
Muhajir memaparkan tiga poin krusial mengapa pergantian Direktur RSUD Kolonodale harus segera dilakukan:
*Keselamatan Pasien: Kualitas pelayanan yang buruk berpotensi mengancam keselamatan warga dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat.
*Krisis Kepercayaan: Menurunnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit daerah merupakan alarm keras bagi pemerintah daerah yang harus segera dipulihkan.
*Penegakan Good Governance: Pejabat publik harus siap diganti jika tidak mampu menjalankan amanah secara optimal sesuai prinsip akuntabilitas.
"Jabatan publik bukanlah ruang nyaman yang bebas dari kritik, melainkan tanggung jawab yang melekat pada kepentingan rakyat," tegas Muhajir.
Langkah Korektif bagi Pelayanan Publik
FMPST menekankan bahwa desakan ini bukanlah langkah politis maupun personal, melainkan upaya korektif untuk memperbaiki sistem kesehatan di Morowali Utara. Kepemimpinan baru diharapkan mampu membawa visi pelayanan yang lebih profesional dan berintegritas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Daerah Morowali Utara maupun manajemen RSUD Kolonodale belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.
Masyarakat kini menanti keberanian Bupati dalam mengambil keputusan demi memastikan hak dasar warga atas layanan kesehatan yang bermutu tetap terjaga.**
.jpg)
