SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah dalam waktu dekat.
Aksi ini merupakan puncak kekecewaan para pegawai non-ASN setelah mendapati diri mereka dirumahkan secara massal sejak awal Januari 2026.
Gelombang protes ini dipicu oleh adanya diskrepansi atau perbedaan tajam antara kebijakan di lapangan dengan komitmen yang sempat diucapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Sebelumnya, Gubernur telah menjanjikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan perumahan massal terhadap tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam status Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, faktanya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulteng telah mengeluarkan kebijakan pemberhentian sementara atau merumahkan para tenaga honorer tersebut.
"Katanya kami tidak akan dirumahkan, tetapi buktinya sekarang kami sudah dirumahkan sejak awal tahun 2026. Kami merasa dikhianati oleh janji-janji yang disampaikan sebelumnya," ungkap salah seorang tenaga honorer Pemprov Sulteng yang enggan disebutkan namanya, berinisial F, saat dikonfirmasi pada Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut para honorer, ketidakpastian status ini sangat memukul kondisi ekonomi mereka. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, namun kini harus kehilangan mata pencaharian utama tanpa adanya pesangon maupun penjelasan mengenai peluang pengangkatan kembali di masa depan.
Dalam aksi mendatang, massa juga menyoroti kebijakan alokasi anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada nasib pekerja lokal. Mereka membandingkan anggaran besar yang digelontorkan untuk program bantuan pendidikan 'Berani Cerdas' dengan nasib para honorer yang kini terabaikan.
"Tidak ada kejelasan terkait status kami sekarang, sementara program 'Berani Cerdas' anggarannya sangat besar. Bahkan, kami melihat penyalurannya pun tidak tepat sasaran karena orang yang mampu pun bisa mendapatkannya. Ironis sekali, Gubernur punya program 'Berani', tapi justru tidak berani memberikan kejelasan nasib bagi kami yang sudah mengabdi," tambah F dengan nada kesal.
Para demonstran menilai bahwa langkah pemerintah merumahkan tenaga honorer justru kontraproduktif dengan semangat pembangunan daerah. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah.
Padahal, selama ini, tenaga honorer menjadi salah satu pilar penggerak operasional di berbagai OPD yang membantu jalannya roda birokrasi pemerintahan.
"Provinsi yang disebut kaya ini, masa tidak mampu menggaji kami? Katanya ingin menyejahterakan rakyat dan mengurangi angka pengangguran, tetapi kenyataannya justru kami yang dirumahkan dan ditambah ke dalam daftar pengangguran," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi demonstrasi maupun alasan di balik kebijakan perumahan tenaga honorer yang terjadi di sejumlah instansi tersebut.
Para honorer berharap aksi ini dapat membuka pintu dialog dengan Gubernur agar mereka mendapatkan kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka.***
.jpg)
