Dalam persidangan, delapan saksi dihadirkan—terdiri dari unsur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Kilang Pertamina Internasional. Keterangan mereka dinilai solid dan saling menguatkan konstruksi pembuktian jaksa.
JPU mengungkap, terdakwa mengusulkan HIP untuk RON 92 (Pertamax) sebagai dasar penugasan BBM. Namun, yang mencengangkan, data yang digunakan bukan data aktual, melainkan data tahun 2019—yang pada saat itu justru merupakan referensi untuk RON 90 (Pertalite). Praktik ini dinilai sebagai penyimpangan serius karena mengabaikan dinamika harga riil saat usulan diajukan.
Tak hanya itu, jaksa juga menyoroti formula pencampuran (blending) yang diajukan terdakwa. Dalam dokumen usulan, disebutkan komposisi 50 persen Pertalite (RON 90) dan 50 persen Pertamax (RON 92). Namun fakta di lapangan berbeda jauh. Proses produksi dan pengadaan impor justru menggunakan campuran NAFTA dengan HMOC 92—sebuah metode yang tidak tercermin dalam formula yang diajukan.
Ketidaksesuaian antara formula di atas kertas dan praktik riil tersebut, menurut JPU, berimplikasi serius: membengkaknya nilai kompensasi yang harus dibayar pemerintah. Kondisi ini membuka ruang terjadinya kerugian keuangan negara—sebuah konsekuensi yang kini diuji dalam proses peradilan.
Sidang ini mempertegas satu hal: dugaan bahwa formula harga yang diajukan tidak disusun berdasarkan fakta aktual, melainkan bertumpu pada data usang yang tak lagi relevan. Di titik inilah, integritas kebijakan energi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dipertaruhkan.
Perkara ini akan terus bergulir, dengan sorotan publik yang kian tajam terhadap transparansi dan tanggung jawab di tubuh PT Pertamina (Persero). (Sb)
.jpg)
