SAMBAR.ID, Jakarta - Pengurus Besar Gerakan Mahasiswa Alkhairaat (PB GEMA Alkhairaat) menghadiri undangan Dialog Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia di Aula Bhineka Tunggal Ika, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, PB GEMA Alkhairaat diwakili oleh Riwin Najmudin selaku Ketua Bidang Kajian dan Analisis Kebijakan Publik, mendampingi Sekretaris Jenderal Edi Setiawan.
Keterwakilan ini dilakukan karena Ketua Umum PB GEMA Alkhairat, M. Ramadhan Tahir, S.Pd.I., M.Sos., berhalangan hadir dikarenakan sedang menghadiri Haul Guru Tua yang ke-58.
Dalam paparannya, Riwin Najmudin menyampaikan beberapa isu krusial yang menjadi perhatian organisasi. Pertama, pihaknya mempertanyakan langkah konkret yang diambil BPOM untuk memperkuat pengawasan di jalur perbatasan guna menekan masuknya produk olahan tanpa izin edar maupun produk kadaluarsa.
"Kami melihat data yang cukup besar. Jelang Nataru 2025/2026, BPOM menemukan pangan ilegal dan kadaluwarsa senilai total Rp40,8 miliar, di mana 73,5% di antaranya adalah produk tanpa izin edar. Kemudian jelang Lebaran 2026, ditemukan kembali ribuan produk bermasalah dengan nilai ekonomi lebih dari Rp600 juta. Ini menjadi perhatian serius kami," ujar Riwin.
Selain masalah pangan, PB GEMA Alkhairat juga meminta penjelasan terkait masih maraknya peredaran kosmetik dan obat ilegal yang beredar di masyarakat.
Di sisi lain, Riwin Najmudin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja dan peran aktif BPOM selama ini dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Terlebih dengan adanya sinergi bersama Komdigi dalam mengawasi perdagangan di marketplace, serta peran strategis lembaga ini dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2025.
"Melihat beban tugas yang sangat berat dan peran strategis tersebut, seharusnya kedudukan BPOM bisa menjadi kementrian atau setidaknya anggaran yang saat ini tercatat sekitar Rp1,8 Triliun perlu digandakan atau ditingkatkan. Hal ini penting agar kapasitas pengawasan dapat maksimal menopang program-program strategis nasional," tegasnya.
Dialog publik tersebut menghadirkan narasumber Sekretaris Utama BPOM, Dr. Jayadi, SIK, MH., beserta jajaran, dan dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan lainnya seperti DPP GMNI, PB HMI, PP KAMMI, dan perwakilan ormas lainnya.**
Source : Humas & Informasi PB GEMA Alkhairat
.jpg)
