Sambar.id,Jakarta — Ketua Umum Persatuan Muda Berkarya Indonesia Emas (PMBIE), Irmawati S.I. Kom, menghadiri seminar nasional bertajuk “Mengurai Bottleneck Pertumbuhan Ekonomi: Sinergi Fiskal, Moneter, dan Dunia Usaha Menuju Indonesia…” yang digelar oleh Warta Ekonomi Group di Menteng, Jakarta.
Forum ini menghadirkan pemangku kebijakan dari Bank Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membedah hambatan struktural (bottleneck) pertumbuhan ekonomi.
Irmawati: Ada Jalur Pengaduan, Jangan Diam
Dalam kesempatan itu, Irmawati tidak hanya menyoroti pentingnya sinergi kebijakan, tetapi juga membuka ruang solusi konkret bagi pelaku usaha yang menghadapi kebuntuan pembiayaan.
Ia menyampaikan bahwa pengusaha yang mengalami dana macet di perbankan dapat mengakses jalur konsultasi dan pengaduan melalui Otoritas Jasa Keuangan dan tim dari Kementerian Keuangan.
“Teman-teman yang dananya macet di bank jangan diam. Ada jalur khusus pengaduan melalui OJK dan tim Kementerian Keuangan. Dukungan terhadap pengusaha putra-putri bangsa harus nyata,” ujarnya.
Sorotan Pendidikan: BOS dan PIP Harus Tepat Sasaran
Irmawati juga mengungkap adanya data anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan, meski anggaran seperti BOS dan PIP terus digelontorkan.
Menurutnya, ketidaktepatan sasaran program pendidikan ini menjadi ironi serius yang harus segera dibenahi agar keadilan sosial benar-benar terwujud.
Kasus Konkret: Dana Cair, Bank Tertahan
Dalam forum tersebut juga diangkat contoh kasus yang mencerminkan bottleneck sistemik. Salah satu pengusaha alat berat disebut telah menjalankan proyek pemerintah dengan pembiayaan dari bank BUMN, bahkan dana dari pemerintah disebut telah cair hingga Rp800 miliar.
Namun, ironisnya, pihak perbankan belum dapat mencairkan dana kepada pelaku usaha.
Irmawati menegaskan, dalam situasi seperti ini, peran tim Kementerian Keuangan sangat krusial untuk menjembatani dan menyelesaikan kebuntuan.
Logistik Mahal, Akses Terbatas: Usaha Lokal Tercekik
Bersama para pengusaha dari berbagai daerah, PMBIE juga menyoroti mahal dan sulitnya akses logistik di Indonesia. Bahkan, persoalan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok disebut masih menjadi hambatan nyata.
Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya akses distribusi dan transportasi publik yang dinilai belum berpihak pada masyarakat kecil.
Irmawati bahkan menyarankan agar konektivitas antarwilayah dihidupkan kembali, termasuk optimalisasi transportasi publik seperti KRL Commuter Line, agar ekonomi rakyat kembali bergerak—dari pasar hingga sektor wisata seperti Ancol.
“Dulu pedagang hidup, masyarakat berbelanja, ekonomi berputar. Sekarang dibatasi. Kalau usaha kecil diperhatikan, mereka akan menabung, dan bank-bank kita akan kuat oleh rupiah sendiri,” tegasnya.
Ancaman Produk Asing dan Lesunya Industri Lokal
Dalam diskusi, turut disorot kesulitan pelaku usaha tekstil lokal, seperti di Tasikmalaya, yang kesulitan menembus pasar besar seperti Tanah Abang akibat membanjirnya produk impor.
Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan industri dalam negeri dan membutuhkan intervensi kebijakan yang tegas.
Dzoel SB: Bongkar Hambatan, Jangan Rawat Kebuntuan
Ketum PMBIE Irmawati dan Sekjen PMBIE Dzoel SB (doc.foto)
Hal senada ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMBIE, Dzoel SB, yang menilai bahwa persoalan utama ekonomi nasional bukan pada kurangnya forum, melainkan minimnya keberanian mengeksekusi hasil forum.
“Bottleneck itu bukan untuk dipelihara, tapi untuk dibongkar. Kalau hanya dibahas berulang tanpa tindakan, maka kita sedang merawat kebuntuan itu sendiri,” tegas Dzoel.
Baca Juga: Sinjai Bersatu? Krisis Multisektoral "Butta Panrita Kitta" di Kampung Halaman Kadiv Propam dan Auditor Itwasum Polri
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi harus berpihak pada sektor riil dan masyarakat bawah, bukan hanya berputar di lingkaran elit.
Antara Diskursus dan Aksi Nyata
Seminar ini mengangkat isu penting mulai dari koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, tantangan investasi, hingga peran dunia usaha dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Breaking News: KPK Kembali Ringkus Bupati, Publik Sulsel: Kapan Penegakan Hukum Menyentuh Sulsel?
Namun, sebagaimana disorot PMBIE, tantangan terbesar bukan pada merumuskan konsep, melainkan memastikan implementasi yang konsisten dan berpihak.
Jika forum hanya melahirkan wacana tanpa keberanian eksekusi, maka bottleneck akan tetap menjadi cerita lama yang terus berulang. (*)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
