Sambar.id, Makassar — Gagasan “satu kampus satu MBG” menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa. Muh Fajar Nur, demisioner Menteri Hukum dan HAM DEMA UIN Alauddin Makassar periode 2024, menilai kebijakan tersebut bukan sekadar program sosial, melainkan ancaman serius terhadap independensi dan fungsi dasar perguruan tinggi.
Dalam pernyataannya, Fajar menegaskan bahwa kampus tidak boleh direduksi menjadi ruang operasional program negara. “Kampus dibangun untuk melahirkan intelektual—bukan operator proyek kekuasaan,” ujarnya tegas.
Menurutnya, narasi “makan gratis” dalam program MBG memang terdengar sederhana dan bahkan terkesan mulia. Namun di balik itu, tersimpan potensi disorientasi besar terhadap arah pendidikan tinggi. Ia mengingatkan, kebijakan yang paling berbahaya seringkali hadir dengan wajah yang ramah.
“Ini bukan sekadar dapur. Ini soal bagaimana kampus perlahan digeser dari ruang berpikir kritis menjadi bagian dari mesin administratif negara,” tambahnya.
Fajar menilai, jika program tersebut diterapkan secara masif, mahasiswa berisiko dialihkan dari peran intelektualnya. Aktivitas akademik yang seharusnya mendorong daya kritis dan keberanian berpikir, justru bisa tereduksi oleh beban teknis dan administratif program negara.
Ia juga menyoroti kecenderungan pelabelan terhadap kritik. Menurutnya, penolakan terhadap kebijakan ini kerap disalahartikan sebagai sikap anti-rakyat. Padahal, yang dipersoalkan bukan aspek bantuan sosialnya, melainkan batas yang mulai kabur antara kampus dan kekuasaan.
“Sejarah menunjukkan, kampus tidak pernah dihancurkan secara frontal. Ia dibuat nyaman terlebih dahulu, lalu perlahan kehilangan refleks kritisnya,” ungkapnya.
Dalam pandangannya, kondisi tersebut berbahaya karena dapat melahirkan generasi yang patuh secara administratif, namun miskin keberanian intelektual. Mahasiswa tidak lagi dipersiapkan sebagai pengontrol kekuasaan, melainkan sebagai pelaksana kebijakan.
“Negara tidak takut pada mahasiswa yang sibuk. Negara hanya takut pada mahasiswa yang berpikir,” tegas Fajar.
Ia menambahkan, kampus yang terlalu dekat dengan kekuasaan memang akan tetap tampak hidup secara fisik—gedung berdiri, seminar berjalan, dan simbol idealisme terpampang. Namun secara substansi, daya kritis bisa mengalami kemunduran.
Atas dasar itu, Fajar menyerukan agar gagasan “satu kampus satu MBG” tidak dinormalisasi. Penolakan terhadap masuknya dapur MBG ke kampus, menurutnya, adalah bentuk upaya menjaga kewarasan ruang akademik.
“Ini bukan penolakan terhadap rakyat. Ini adalah ikhtiar menjaga kampus tetap independen, sebagai ruang lahirnya pemikir dan pengoreksi arah negara,” pungkasnya.
Kritik ini menambah daftar panjang kekhawatiran publik terhadap potensi intervensi kebijakan negara ke dalam ruang akademik. Di tengah dinamika tersebut, posisi kampus sebagai benteng terakhir kebebasan berpikir kembali dipertaruhkan.
.jpg)
