Oleh: Rangga Ananta Toer
Kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, hingga hari ini masih menjadi persoalan serius yang seolah tidak pernah mendapatkan perhatian maksimal dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah terkait. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama mobilitas masyarakat justru berubah menjadi simbol ketidakbecusan pembangunan dan lemahnya keberpihakan terhadap rakyat di wilayah timur NTB.
Masyarakat Wera dan Ambalawi sudah terlalu lama dipaksa hidup dalam kondisi jalan yang rusak, berlubang, berdebu saat kemarau, dan berlumpur ketika musim hujan tiba. Ironisnya, kondisi ini terus terjadi di tengah berbagai janji politik dan wacana pembangunan yang setiap tahun digaungkan oleh para elite daerah. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa rakyat hanya dijadikan objek janji tanpa kepastian.
Kami menilai bahwa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. DPRD seharusnya menjadi representasi suara rakyat, bukan sekadar lembaga formal yang sibuk berbicara anggaran tanpa memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Jalan Wera–Ambalawi bukan hanya sekadar akses transportasi biasa. Jalur ini merupakan urat nadi ekonomi masyarakat. Aktivitas petani, nelayan, pelajar, pedagang, hingga akses kesehatan masyarakat sangat bergantung pada kondisi jalan tersebut. Ketika infrastruktur dibiarkan rusak bertahun-tahun, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan, tetapi keselamatan dan masa depan masyarakat itu sendiri.
Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan pembangunan yang nyata di NTB. Wilayah-wilayah tertentu terus diprioritaskan, sementara daerah seperti Wera dan Ambalawi seolah dianaktirikan. Padahal masyarakat di wilayah tersebut juga memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan yang layak dan berkeadilan.
Kami juga mempertanyakan transparansi serta keseriusan pemerintah dan DPRD dalam mengelola anggaran infrastruktur. Setiap tahun anggaran pembangunan jalan terus dibahas, namun hasilnya nyaris tidak memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat. Publik berhak curiga bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola pembangunan yang selama ini dijalankan.
Sudah saatnya DPRD Provinsi NTB turun langsung melihat penderitaan masyarakat di Wera dan Ambalawi, bukan hanya hadir saat momentum politik dan pemilu. Rakyat membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar pidato dan pencitraan.
Melalui rilisan ini, kami mendesak:
1. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur jalan Wera–Ambalawi.
2. Pemerintah Provinsi NTB segera mengalokasikan pembangunan jalan secara serius dan berkelanjutan.
3. Seluruh pihak terkait membuka transparansi anggaran pembangunan jalan kepada publik.
4. DPRD NTB berhenti abai terhadap kondisi masyarakat di wilayah timur Bima.
Apabila persoalan ini terus diabaikan, maka masyarakat berhak menyimpulkan bahwa pemerintah dan DPRD hanya hadir untuk kepentingan politik, bukan untuk memperjuangkan kebutuhan rakyat.
Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir wilayah. Wera dan Ambalawi juga bagian dari NTB. Masyarakatnya juga berhak mendapatkan jalan yang layak, aman, dan manusiawi.
“Ketika jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun, maka yang rusak bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.”
.jpg)
