SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Langkah taktis Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah menuai pujian. Pemprov Sulteng sukses menghimpun dana Corporate Social Responsibility (CSR) fantastis senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang.
Dana segar ini dialokasikan khusus untuk menggenjot pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Sulawesi Tengah.
Apresiasi tinggi datang dari Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri. Menurutnya, terobosan ini membuktikan kepemimpinan Anwar Hafid yang adaptif dan solutif di tengah ketatnya efisiensi anggaran daerah.
"Ini patut diapresiasi. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah provinsi mampu membangun kolaborasi apik dengan dunia usaha agar pembangunan tidak mandek. Yang paling penting, manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Safri melalui keterangan resminya, Jumat (12/6/2026).
Dorong Konektivitas dan Ekonomi Daerah
Safri menilai, pemanfaatan dana CSR untuk infrastruktur strategis seperti ruas jalan Towi–Kolonodale dan Buleleng–Matarape merupakan langkah yang sangat mendesak. Jalur-jalur tersebut memegang peranan vital bagi mobilitas warga, distribusi barang, dan roda ekonomi daerah.
"Perbaikan jalan ini akan membuka konektivitas antarwilayah dan memperlancar aktivitas ekonomi. Kehadiran perusahaan tambang memang sudah seharusnya memberikan kontribusi nyata, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan investasi sosial demi kemajuan Sulteng," tambahnya.
DPRD Ingatkan Transparansi dan Pengawasan Ketat
Meski memberikan acungan jempol, Safri mengingatkan agar pengelolaan dana jumbo ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Publik berhak tahu perusahaan mana saja yang terlibat, besaran kontribusi, hingga mekanisme pengawasan kualitas proyek di lapangan.
Ia menegaskan bahwa DPRD Sulteng akan mengawal ketat proyek ini dari sisi fungsi pengawasan.
"Apresiasi harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. DPRD akan memastikan pembangunan jalan ini berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar kualitas, dan bebas dari persoalan hukum. Setiap rupiah harus benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat," tegas Safri.
Ke depan, Safri berharap model gotong royong antara pemerintah daerah dan sektor swasta ini tidak berhenti di infrastruktur jalan saja, tetapi bisa direplikasi ke sektor krusial lain seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat sekitar lingkar tambang.***
.jpg)
