Sambar.id, Bulukumba - Kebijakan publik seharusnya lahir dari perpaduan antara data yang akurat dan nurani yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Data memberikan arah, sementara nurani memastikan bahwa arah tersebut tidak mengorbankan manusia yang menjadi sasaran kebijakan.
Masalah muncul ketika kebijakan disusun tanpa empati, lebih didorong oleh kepentingan sempit, tekanan politik, atau pertimbangan ekonomi yang mengabaikan dampak sosial. Kebijakan seperti ini mungkin tampak baik di atas kertas, tetapi sering kali gagal diterima oleh masyarakat karena tidak menyentuh realitas kehidupan yang sesungguhnya.
Pertama, kebijakan tanpa nurani sering gagal membaca kondisi sosial yang ada. Angka pertumbuhan ekonomi, efisiensi anggaran, atau peningkatan investasi memang penting. Namun, ketika kebijakan mengabaikan kondisi keluarga miskin, akses masyarakat terhadap layanan dasar, atau keberlangsungan mata pencaharian warga, maka dampak buruknya akan dirasakan langsung oleh kelompok yang paling rentan.
Contohnya dapat terlihat pada pemangkasan subsidi tanpa perlindungan yang memadai bagi masyarakat kecil, atau kebijakan tata ruang yang lebih mengutamakan investasi besar tanpa mempertimbangkan nasib nelayan dan petani lokal. Di titik inilah kebijakan yang tampak rasional berubah menjadi sumber penderitaan, dan kemarahan publik mulai tumbuh.
Kedua, kebijakan tanpa nurani merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketika keputusan diambil secara tertutup, minim partisipasi publik, atau terkesan hanya menguntungkan kelompok tertentu, masyarakat akan merasa suaranya tidak dihargai. Kekecewaan yang terus menumpuk dapat berubah menjadi ketidakpercayaan, penolakan, hingga perlawanan sosial.
Kepercayaan publik adalah modal terpenting dalam pemerintahan. Sekali rusak, proses pemulihannya jauh lebih sulit dibandingkan memperbaiki sebuah regulasi.
Ketiga, kemarahan publik bukanlah sekadar luapan emosi. Ia merupakan sinyal bahwa ada persoalan yang belum terselesaikan dalam proses komunikasi, partisipasi, dan keadilan. Karena itu, kemarahan masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan bahwa ada kebijakan yang perlu dievaluasi.
Pemerintah yang responsif akan membuka ruang dialog, menjelaskan tujuan kebijakan secara transparan, memperbaiki kekurangan yang ada, serta memberikan perlindungan kepada kelompok yang terdampak. Sikap seperti inilah yang menunjukkan keberanian sekaligus kedewasaan dalam tata kelola pemerintahan.
Agar kebijakan publik mampu menjembatani rasionalitas dan kemanusiaan, ada beberapa prinsip yang perlu dijalankan. Pertama, melibatkan masyarakat yang paling terdampak sejak tahap perencanaan. Kedua, melakukan analisis dampak sosial dan ekonomi secara terbuka. Ketiga, menyediakan mekanisme mitigasi dan kompensasi bagi kelompok rentan. Keempat, menetapkan indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur efisiensi finansial, tetapi juga tingkat keadilan sosial. Kelima, membangun sistem pengaduan yang cepat, mudah diakses, dan benar-benar ditindaklanjuti.
Pada akhirnya, kebijakan tanpa nurani mungkin menghasilkan efisiensi dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang memicu ketegangan sosial. Sebaliknya, kebijakan yang berlandaskan empati akan memperkuat legitimasi pemerintah, memperkokoh kepercayaan publik, dan menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.
Jika kita ingin mengurangi kemarahan publik, maka nurani harus hadir dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sebab, kebijakan yang baik bukan hanya yang berhasil mencapai target, tetapi juga yang mampu menjaga martabat dan kesejahteraan masyarakat.
Bulukumba, 15 Juni 2026
Arif Dinata Palangisang(AsM77)
.jpg)
