SAMBAR.ID | SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengambil langkah strategis untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal utama akselerasi pembangunan. Dalam Rapat Optimalisasi Peningkatan PAD yang digelar di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (17/6/2026), seluruh unsur kewilayahan dilibatkan secara masif untuk memetakan potensi pendapatan yang selama ini belum tergali optimal.
Rapat yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini dipandu Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman dan dihadiri Bupati H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, Kepala Bapenda Herdy Somantri, para camat, sekretaris kecamatan, serta Kasi Trantib se-Kabupaten Sukabumi.
Kepala Bapenda Herdy Somantri menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Sukabumi harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan demi mewujudkan visi Sukabumi Mubarakah. Ia menyoroti sektor agrobisnis dan pariwisata sebagai potensi besar yang perlu digarap serius. Untuk itu, jajaran kecamatan khususnya Kasi Trantib diperintahkan melakukan pendataan lapangan terkait keberadaan perusahaan, objek pajak, subjek pajak, hingga batas lahan yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah.
Selain pendataan, Bapenda juga mendorong sosialisasi program perpajakan, termasuk kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari Pemprov Jabar dan layanan unggulan Pastel Isi (Pasar Pelayanan Pajak Teladan dan Terintegrasi).
Bupati H. Asep Japar memberikan penekanan khusus kepada aparatur kewilayahan agar menyampaikan informasi potensi pendapatan secara jujur dan transparan. Ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan perizinan sebagai bagian dari peningkatan PAD.
"Saya minta semua harus terbuka karena ini penting untuk peningkatan PAD dan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Ketika ada masyarakat atau investor yang mengurus perizinan, tolong diarahkan sesuai aturan yang berlaku," tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati meminta para camat memperkuat pengawasan internal dan aktif mendukung visi Sukabumi Mubarakah. Ia bahkan menyatakan kesiapan turun langsung memantau data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat kecamatan maupun desa apabila diperlukan, guna memastikan akurasi basis data perpajakan.
Wakil Bupati H. Andreas menilai kunci keberhasilan optimalisasi PAD terletak pada konsolidasi antara kecamatan, dinas perizinan, serta pemerintah desa dan kelurahan. Pendataan yang akurat, menurutnya, sangat vital untuk mengetahui kondisi wajib pajak, termasuk perusahaan yang masih aktif maupun yang sudah berhenti beroperasi.
"Saya berharap setiap camat mampu menghadirkan inovasi dalam menggali potensi daerah sehingga PAD terus meningkat dan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi," tandasnya.
Melalui rapat ini, Pemkab Sukabumi mengirimkan sinyal kuat bahwa peningkatan PAD bukan lagi sekadar tanggung jawab Bapenda, melainkan mandat bersama yang melibatkan seluruh lapisan birokrasi hingga ke tingkat paling bawah.
[Hans]
.jpg)
