SAMBAR.ID | SUKABUMI – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 5 (Kota/Kabupaten Sukabumi) dari Fraksi Partai Gerindra, Drs. Hj. Lina Ruslinawati, menggelar kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025-2026 di Aula Kantor Desa Buniwangi, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu (13/6/2026).
Kegiatan reses ini dihadiri oleh sejumlah elemen penting desa, termasuk Kepala Desa Buniwangi, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, serta puluhan warga Desa Buniwangi. Dalam kesempatan tersebut, Lina Ruslinawati juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga yang hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam forum dialogis tersebut, aspirasi yang dominan disampaikan oleh warga berpusat pada sektor perekonomian dan pertanian. Namun, isu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan juga menjadi sorotan utama dalam sesi diskusi yang berlangsung hangat.
Adang Anes, selaku Ketua BPD Desa Buniwangi, menyampaikan keluhannya terkait hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Ia menyebutkan bahwa usulan pembangunan infrastruktur jalan desa tidak terealisasi atau "tidak terkaper" akibat dampak efisiensi anggaran daerah. Adang berharap usulan perbaikan jalan tersebut dapat diusulkan melalui jalur legislatif provinsi.
Menanggapi kedua aspirasi tersebut, Lina Ruslinawati menjelaskan dinamika keuangan daerah saat ini. Ia mengungkapkan bahwa penanganan fiskal kini lebih banyak dikembalikan ke Kabupaten dan Kota masing-masing seiring dengan pengembalian pendapatan pajak ke daerah asal.
"Mengingat adanya batasan kewenangan, kami akan mengkoordinasikan aspirasi ini ke sektor terkait. Perlu diketahui, kemampuan keuangan APBD Provinsi saat ini terbatas akibat dampak efisiensi anggaran. Namun, saya heran sekaligus bersyukur bahwa anggaran di sektor pertanian sejak saya menjabat hingga kini tidak mengalami penurunan," jelas Lina.
Kusnadi, Ketua RW 01 Desa Buniwangi, menyuarakan keresahan masyarakat terkait layanan kesehatan dan pendidikan. Ia mengeluhkan sulitnya proses pengajuan BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) baik dari APBD maupun APBN. Selain itu, banyak warga yang memegang kartu BPJS KIS tiba-tiba statusnya menjadi tidak aktif tanpa kejelasan alasan.
Di sektor pendidikan, Kusnadi juga menyoroti kendala dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ia menyebut adanya fenomena "sekolah maung" atau kendala sistem yang membuat anak-anak sulit mendaftar ke sekolah pilihan mereka. Kusnadi meminta agar Lina meneruskan keluhan ini langsung kepada Gubernur Jawa Barat.
Merespons hal tersebut, Lina berjanji akan membawa persoalan BPJS ke komisi yang membidangi kesehatan di DPRD Jabar untuk didorong solusinya. Terkait sistem SPMB, ia berkomitmen menyampaikan masukan tersebut kepada Gubernur atau instansi berwenang sebagai bahan evaluasi perbaikan sistem.
Dalam kesempatan itu, Lina Ruslinawati juga menyinggung isu perekonomian lokal. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap menjamurnya minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret hingga ke pelosok kampung.
"Saya pernah menyusun Raperda terkait hal ini. Kehadiran minimarket yang masif dikhawatirkan akan menghambat perkembangan UMKM dan pengusaha kecil lokal karena kalah bersaing," ujar Lina.
Lina menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang terserap akan dibawa dan dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Buniwangi khususnya, dan Jawa Barat pada umumnya.
[Hans]
.jpg)
