Rokan Hilir - Peta politik di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, boleh jadi berada di puncak keemasannya. Bagaimana tidak, kekuasaan eksekutif daerah dipegang oleh sang ayah sebagai Bupati, sementara sang anak menduduki kursi elite DPR RI di Senayan yang membidangi sektor pendidikan. Namun di balik gemerlap pengaruh dinasti politik tersebut, tersaji realitas ironis: keselamatan para siswa sekolah di Rohil justru terabaikan di jalan raya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian besar sekolah di wilayah Rohil dibiarkan polos tanpa adanya fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Ketiadaan marka merah dan rambu lalu lintas penanda area sekolah ini mengubah gerbang sekolah menjadi arena 'uji nyali' yang membahayakan nyawa para siswa setiap kali bel jam pulang berbunyi.
Kendaraan bermotor bebas melaju dengan kecepatan tinggi tanpa peringatan resmi untuk melambat. Kondisi ini kian memprihatinkan akibat semrawutnya tata ruang. Bahu jalan dan trotoar di depan gerbang sekolah marak disulap menjadi pasar kaget serta lapak Pedagang Kaki Lima (PKL).
Kombinasi maut antara kendaraan melaju kencang, lalu lalang pembeli yang parkir sembarangan, serta ketiadaan marka ZoSS membuat anak-anak sekolah harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang jalan demi menimba ilmu.
Kondisi riskan ini mendulang kritik tajam dari masyarakat setempat. Sinergi antara wakil rakyat di pusat dan eksekutif daerah yang seharusnya menjadi jaminan mutu kemajuan Rohil, dinilai mandek pada pemenuhan infrastruktur keselamatan dasar.
"Sangat dipertanyakan fungsi pengawasannya. Sang anak di DPR RI memiliki jalur aspirasi anggaran pusat dan pengawasan program nasional yang mestinya bisa dibawa untuk revitalisasi fasilitas sekolah di daerah pemilihannya," ujar salah seorang warga lokal yang mengeluhkan kondisi tersebut, Selasa (21/7/2026).
Pendidikan bukan sekadar tentang kuota beasiswa atau megahnya bangunan kelas, melainkan juga tentang jaminan keselamatan fisik siswa dari rumah menuju sekolah, dan sebaliknya.
Pemkab Rohil mendesak untuk tidak terus menutup mata atau berdalih keterbatasan anggaran. Pemasangan fasilitas ZoSS harus dijadikan prioritas utama, bukan proyek formalitas yang baru digarap setelah menelan korban jiwa. Kekuasaan politik yang besar sudah sepatutnya berbanding lurus dengan tanggung jawab besar dalam melindungi keselamatan generasi penerus bangsa.
Penulis: Legiman/Tim Biro Redaksi Rohil
(@sbr_id/Ar/red)
