Rokan Hilir - Riuh rendah interaksi digital kini tak lagi sekadar menjadi sarana menyapa warga, melainkan telah menjelma sebagai atribut wajib kepemimpinan di Indonesia. Ponsel pintar dan tim dokumentasi pribadi hampir selalu melekat dalam setiap langkah pejabat publik.
Namun, di balik potongan video berdurasi satu menit dan respon cepat di kolom komentar, muncul pertanyaan mendasar: apakah riuhnya linimasa mencerminkan akuntabilitas nyata, atau sekadar kosmetik politik demi merawat popularitas?
Fenomena "viral dulu baru bekerja" kian masif mewarnai tata kelola birokrasi belakangan ini. Publik kerap menyaksikan penanganan masalah publik yang melesat kilat hanya ketika keluhan warga berhasil menembus puluhan ribu tanda suka (likes) atau dibagikan secara masif di media sosial.
Pemotongan Komunikasi vs Solusi Dangkal
Di satu sisi, pemanfaatan media sosial oleh pejabat publik memang memiliki dampak positif. Rantai birokrasi konvensional yang kaku dan berbelit berhasil dipangkas, memungkinkan komunikasi langsung antara publik dan pembuat kebijakan.
Namun, pengamat komunikasi politik menilai pola ini menyimpan risiko sistemik jika tidak diimbangi dengan perbaikan substantif.
"Memoles citra melalui dokumentasi aksi lapangan atau narasi emosional adalah taktik komunikasi yang wajar. Masalahnya muncul ketika indikator keberhasilan pemimpin bergeser—dari capaian terukur seperti penurunan kemiskinan dan kualitas infrastruktur, menjadi sekadar viewers, followers, dan sentimen positif di kolom komentar," ujar analisis yang dihimpun tim redaksi.
Ketika sorotan kamera beralih, publik kerap dihadapkan pada kenyataan pahit: penyelesaian masalah sering kali berhenti pada kepuasan visual di media sosial, tanpa ada perbaikan sistem di tingkat akar rumput.
Ancaman Pengabaian Isu Strategis
Dampak paling mengkhawatirkan dari gaya kepemimpinan berbasis konten (content-driven leadership) adalah terpinggirkannya isu-isu strategis dan sistemik.
Kebijakan jangka panjang yang membutuhkan analisis mendalam dan perbaikan struktural kerap kalah prioritas ketimbang program-program kerja instan yang lebih mudah dikemas menjadi konten visual menarik (clickbait).
Masyarakat saat ini dituntut untuk semakin cermat membedakan antara transparansi pelayanan publik dan pencitraan politik digital. Kredibilitas seorang pejabat tidak lagi diukur dari seberapa mahir ia menunggangi tren algoritma, melainkan pada konsistensi aksi nyata dan keberlanjutan dampak kebijakan yang dirasakan langsung oleh publik.
Media sosial semestinya berfungsi sebagai jendela akuntabilitas kinerja—bukan topeng digital untuk menutupi program kerja yang sebetulnya berjalan di tempat.
Laporan:Tim Jurnalis ((Legiman))
Sumber:Masyarakat
