MATARAM – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Mataram mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Desakan itu mengemuka dalam Dialog Publik bertajuk "Pendidikan untuk Siapa? Menakar Arah Kebijakan Gubernur NTB" yang digelar di Mataram, Sabtu (11/7).
Dialog tersebut mempertemukan akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat untuk membahas arah kebijakan pendidikan di NTB. Forum itu menyoroti persoalan akses pendidikan, pemerataan kualitas, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga transparansi pengelolaan anggaran pendidikan.
Pengurus LMND Kota Mataram, Fauzan, menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh hanya diukur dari pembangunan fisik maupun capaian administratif. Menurutnya, kebijakan pendidikan harus mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
"Pendidikan adalah hak rakyat, bukan hak istimewa bagi segelintir orang. Negara wajib hadir untuk memastikan setiap anak bangsa memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi," ujarnya.
Dalam forum tersebut, peserta dialog menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya pemerataan akses pendidikan bagi kelompok rentan, kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah, distribusi tenaga pendidik, hingga keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah wilayah.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan dinilai perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.
Berdasarkan hasil dialog, LMND Kota Mataram menyampaikan tujuh poin sikap. Organisasi tersebut mendesak Pemerintah Provinsi NTB menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan dengan menjamin akses yang adil, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
LMND juga meminta pemerintah meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan, mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan, serta mendistribusikan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah NTB.
Di sisi lain, LMND menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan yang dinilai berpotensi mempersempit akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan pendidikan. Organisasi itu juga mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pasar kerja, tetapi juga membentuk peserta didik yang kritis, demokratis, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial.
Melalui dialog tersebut, LMND berharap pemerintah daerah membuka ruang evaluasi dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Menurut mereka, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat menjadi syarat penting untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat. (*)
