Rokan Hilir — Tepuk tangan riuh atas pemecahan rekor dunia Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) Tari Zapin Bagan massal memang baru saja usai. Namun, ketika musik panggung megah itu berhenti, masyarakat Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dipaksa terbangun secara mendadak oleh mimpi buruk realitas tata kota dan kesejahteraan yang kian memprihatinkan.
Keberhasilan menyatukan 7.750 penari dalam satu gerakan disiplin nan kolosal ternyata hanyalah panggung sandiwara visual. Kedisiplinan tinggi di panggung tari itu terbukti gagal total ditiru oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengelola roda pemerintahan sehari-hari.
Di bawah kepemimpinan Bupati saat ini, komitmen menggebu-gebu menuju daerah yang aman, sehat, bersih, dan indah justru berbenturan keras dengan pembiaran atas berbagai masalah urban yang semrawut serta hak para pekerja publik yang terabaikan secara dingin.
Slogan 'Kota Aman dan Indah' Cuma Isapan Jempol?
Di sudut-sudut strategis Bagansiapiapi, pemandangan kontras tersaji tanpa penutup. Ketika pemerintah daerah lantang menggaungkan visi "Kota Indah", bangunan liar tanpa izin justru dibiarkan tumbuh subur bak jamur di musim hujan, melahap fasilitas umum dan bantaran jalan utama.
Pembiaran sistematis ini tidak hanya merusak estetika arsitektur ikonik daerah yang seharusnya dijaga, tetapi juga secara langsung mengancam keselamatan umum. Ruang gerak transportasi publik dan pejalan kaki kian menyempit, menciptakan potensi kemacetan dan kecelakaan fatal.
Slogan "Kota Aman" yang diklaim ramah anak pun dihantam kritik tajam para orang tua. Hingga saat ini, area pendidikan vital di Rokan Hilir masih minim fasilitas keselamatan paling dasar. Banyak sekolah yang berada persis di pinggir jalan raya utama beroperasi tanpa Zona Selamat Sekolah (ZoSS).
Ketiadaan rambu lalu lintas, marka jalan khusus anak sekolah, hingga pemecah kecepatan di area pendidikan bagaikan memelihara bom waktu. Setiap hari, keselamatan fisik generasi muda Rohil dipertaruhkan hanya karena Pemkab enggan menyediakan infrastruktur keselamatan yang mendasar.
Pasar Kumuh, Sampah Membusuk, dan Dosa Penundaan Gaji Honorer
Di sektor ekonomi kerakyatan dan sosial, janji kesejahteraan terasa sangat berjarak dari realitas masyarakat. Sektor-sektor krusial ini justru memperlihatkan potret tata kelola yang stagnan dan terkesan lepas tangan:
1.Tempat Jualan Tak Layak: Para pedagang kecil dan pelaku UMKM lokal dibiarkan berjualan di lokasi yang tidak layak, kumuh, dan mengganggu ketertiban umum akibat nihilnya relokasi yang representatif.
2.Krisis Manajemen Sampah: Penumpukan sampah di berbagai sudut kota dibiarkan membusuk, memicu aroma menyengat, serta merusak klaim menuju "Kota bersih dan sehat".
3.Penundaan Gaji Pegawai Honorer: Ironi terbesar terletak pada kesejahteraan internal pemerintahan, di mana hak upah para pegawai honorer mengalami penundaan bayar, memicu beban finansial berat bagi keluarga yang bergantung pada pendapatan tersebut.
Uji Empati Bupati: Kedisiplinan Panggung vs Kedisiplinan Birokrasi
Menyelaraskan ribuan kaki penari dalam satu tempo musik terbukti bisa dilakukan Rohil dengan kedisiplinan tingkat tinggi. Kini, publik Rokan Hilir tidak lagi butuh tarian seremonial. Mereka menuntut disiplin, ketegasan, dan empati yang sama dari kepemimpinan Bupati beserta jajarannya untuk membenahi birokrasi yang bobrok, menegakkan aturan tata ruang, serta menunaikan hak-hak dasar pekerjanya.
Prestasi budaya di panggung nasional akan kehilangan seluruh harganya jika warganya masih harus bergelut dengan kota yang semrawut, jalanan yang mengancam nyawa, dan hak ekonomi yang ditunda-tunda tanpa kejelasan.
Rokan Hilir tidak boleh hanya jumawa karena dipuji atas tarian massalnya yang megah. Daerah ini harus dinilai secara objektif dari bagaimana pemerintahnya melindungi, menyejahterakan, dan memanusiakan warganya di kehidupan nyata—bukan di atas panggung seremoni belaka.
Laporan: Tim Jurnalis (Legiman/Rohil)
Sumber: Masyarakat
