SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi mengakhiri masa transisi darurat menuju pemulihan pascagempa bumi yang melanda Kabupaten Sigi. Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan penanganan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat memimpin Rapat Koordinasi Berakhirnya Status Transisi Darurat ke Pemulihan Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (3/8/2026).
Rapat tersebut membahas evaluasi akhir pelaksanaan masa transisi darurat sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Reny menjelaskan bahwa masa transisi darurat secara resmi telah berakhir pada 31 Juli 2026.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pemulihan, khususnya di Kabupaten Sigi yang menjadi wilayah terdampak paling besar akibat gempa bumi 16 Juni 2026.
"Hari ini masa transisi kita sudahi per tanggal 31 Juli dan kita kembali ke kondisi normal. Namun, kami tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya di Kabupaten Sigi. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, pemerintah provinsi tetap siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten," ujar Reny.
Ia menegaskan, berakhirnya masa transisi bukan berarti pemerintah menghentikan pendampingan kepada masyarakat terdampak. Berbagai program yang masih berjalan, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan penanganan dampak bencana lainnya, akan terus dikawal hingga tuntas.
"Pemerintah tetap memonitor pembangunan huntara yang masih berlangsung. Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik," tegasnya.
Menurut Reny, keberhasilan proses pemulihan sangat bergantung pada sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Sigi, BPBD, BNPB, serta seluruh perangkat daerah terkait.
Ia berharap koordinasi antarlembaga terus diperkuat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan hunian, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi warga.
"Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik," pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Asbudiyanto, Kepala BPBD Kabupaten Sigi, perwakilan BNPB Provinsi Sulawesi Tengah, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.**/Red.
Source : Biro Adpim Pemprov Sulteng
