SAMBAR.ID, JAKARTA — Penguatan sinergi hukum dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral menjadi agenda penting dalam pertemuan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Asep N. Mulyana dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung.
Pertemuan yang dikemas dalam audiensi dan silaturahmi tersebut berlangsung di Kantor Wakil Jaksa Agung, Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Yuliot Tanjung hadir bersama jajaran Direktur Jenderal dan sejumlah pejabat utama Kementerian ESDM. Selain menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Asep N. Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung RI, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kejaksaan Agung dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
Asep menyambut baik kedatangan jajaran Kementerian ESDM. Menurutnya, pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka ruang dialog mengenai sejumlah isu aktual yang tengah dihadapi sektor ESDM.
“Kami kedatangan tamu istimewa, Pak Wamen ESDM beserta para Dirjen dan pejabat di Kementerian ESDM berkunjung ke Wakil Jaksa Agung untuk pertama ucapan selamat atas pelantikan saya sebagai Wakil Jaksa Agung sekaligus silaturahmi,” ujar Asep.
Ia menyebut, dalam pertemuan tersebut berlangsung diskusi mengenai berbagai persoalan aktual yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kedua institusi.
Sinergi Bukan Sekadar Seremonial
Di sisi lain, Wamen ESDM Yuliot Tanjung menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan Kejaksaan Agung. Menurutnya, kompleksitas pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral membutuhkan kepastian hukum serta tata kelola yang kuat.
Kementerian ESDM, kata Yuliot, membutuhkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, termasuk ketika diperlukan pendampingan hukum.
“Kami dari Kementerian ESDM menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Wakil Jaksa Agung atas jabatan baru. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kami memerlukan banyak koordinasi dengan Pak Wakil Jaksa Agung,” ungkap Yuliot.
Ia berharap koordinasi yang dibangun dapat membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum yang muncul dalam pelaksanaan tugas Kementerian ESDM sekaligus memastikan program strategis pemerintah berjalan sesuai koridor hukum.
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral tidak hanya membutuhkan kebijakan teknis dan investasi, tetapi juga kepastian hukum, tata kelola yang akuntabel, serta pengawalan agar pelaksanaan program strategis negara tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Di tengah kompleksitas sektor energi nasional, sinergi antara Kementerian ESDM dan Kejaksaan Agung menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah memiliki pijakan hukum yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber: Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, S.H., M.H.
