Bagi warga, kerja bakti tersebut bukan sekadar bentuk kekompakan, melainkan bukti bahwa mereka selama ini harus memperbaiki jalan secara mandiri karena belum mendapat perhatian yang mereka harapkan dari pemerintah.
Warga menyebut jalan kabupaten di wilayah Palangsari, khususnya kawasan yang dikenal masyarakat sebagai Kerajaan Jeglong, berulang kali diperbaiki melalui swadaya. Mereka mengaku kecewa karena merasa wilayahnya kurang mendapat pemerataan pembangunan.
"Setiap jalan rusak, kami patungan dan gotong royong memperbaikinya. Padahal ini jalan kabupaten yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah," ujar salah seorang warga kepada awak media.
Kekecewaan warga semakin bertambah setelah muncul anggapan yang menurut mereka disampaikan oleh seorang oknum di lingkungan pemerintahan kecamatan. Menurut keterangan warga, oknum tersebut menyebut bahwa karena masyarakat Palangsari dinilai mampu dan sering melakukan swadaya, Pemerintah Kabupaten tidak akan membangun jalan tersebut.
Selain persoalan jalan, warga juga menyoroti sejumlah pekerjaan pembangunan di desa yang menurut mereka diduga mengalami pengurangan volume. Mereka berharap setiap pembangunan dilaksanakan secara transparan serta sesuai spesifikasi agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran dan hasil pekerjaan.
"Kami tidak pernah meminta yang berlebihan. Kami hanya ingin diperlakukan sama dengan desa-desa lain. Jangan karena kami sering swadaya, lalu dianggap tidak membutuhkan pembangunan dari pemerintah," ungkap warga.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan pemerintah desa dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Palangsari serta memastikan pemerataan pembangunan demi kepentingan masyarakat.
