JAMBI SAMBAR ID — Dampak aktivitas angkutan batu bara terhadap kemacetan, kondisi jalan dan keselamatan pengguna jalan, serta persoalan kesempatan kerja masyarakat lokal menjadi sorotan dalam aksi Gerakan Perlawanan Sipil di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Rabu (30/9/2026).
Massa menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Provinsi Jambi dan pemerintah. Aspirasi tersebut berkaitan dengan persoalan transportasi batu bara, infrastruktur, kepentingan masyarakat serta kesempatan kerja.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah percepatan realisasi jalan khusus angkutan batu bara. Massa menyoroti penggunaan jalan umum yang dinilai berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, kondisi jalan dan keselamatan pengguna.
Tuntutan lainnya menyangkut kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Massa mendorong agar aktivitas ekonomi dan investasi di Jambi turut memberikan peluang kerja kepada masyarakat daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan tenaga kerja.
DPRD Provinsi Jambi menjadi tempat penyampaian aspirasi tersebut. Persoalan yang dibawa massa memiliki kewenangan yang dapat melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun instansi teknis terkait.
Penyampaian pendapat tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Setiap tuntutan selanjutnya menjadi bahan bagi lembaga atau instansi berwenang untuk dikaji sesuai tugas dan ketentuan yang berlaku.
Perhatian publik kini tertuju pada respons pihak terkait terhadap empat tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, khususnya mengenai transportasi batu bara, kondisi infrastruktur dan kesempatan kerja masyarakat lokal.
Media Sambar.id menyajikan tuntutan tersebut sebagai aspirasi pihak yang menyampaikannya dan tetap membuka ruang bagi klarifikasi maupun tanggapan dari DPRD Provinsi Jambi, pemerintah dan pihak terkait.
Apriandi TJ Sambar id
