SINJAI, SAMBAR.ID – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2027 mulai menuai sorotan tajam. Penyerahan dokumen Ranperda APBD oleh Bupati Sinjai, Ratnawati Arif, kepada DPRD pada 17 November 2026 seharusnya menjadi momentum evaluasi serius terhadap arah pembangunan daerah, bukan sekadar agenda seremonial pemerintahan.
Sorotan utama tertuju pada komposisi anggaran yang dinilai belum mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Dari total belanja daerah sebesar Rp976,40 miliar, pemerintah mengalokasikan Rp841,06 miliar untuk belanja operasi. Sementara belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik hanya Rp46,52 miliar.
Komposisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah APBD 2027 benar-benar dirancang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru lebih banyak menopang kebutuhan operasional birokrasi?
Ada empat persoalan mendasar yang patut dibedah secara terbuka oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
PAD Hanya 15,4 Persen, Ketergantungan terhadap Pusat Masih Tinggi
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp977,40 miliar. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dipatok Rp151,06 miliar. Artinya, kontribusi PAD hanya sekitar 15,4 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp826,34 miliar atau sekitar 84,5 persen dari total pendapatan daerah.
Angka ini memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Sinjai masih menghadapi persoalan serius. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat belum menunjukkan perubahan berarti. Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara konkret hasil optimalisasi potensi ekonomi lokal, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata hingga pengelolaan retribusi daerah.
Jangan sampai peningkatan PAD hanya menjadi agenda berulang dalam dokumen perencanaan, tetapi tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur pendapatan daerah.
Belanja Operasi Rp841 Miliar, Belanja Modal Hanya Rp46,52 Miliar
Persoalan paling mencolok terdapat pada komposisi belanja daerah. Dari total Rp976,40 miliar, alokasi anggaran terdiri atas:
- Belanja operasi: Rp841,06 miliar.
- Belanja modal: Rp46,52 miliar.
- Belanja tidak terduga: Rp3,23 miliar.
- Belanja transfer: Rp85,58 miliar.
Belanja operasi menyerap sekitar 86,1 persen dari total belanja daerah. Sebaliknya, belanja modal hanya sekitar 4,8 persen.
Komposisi ini patut dipertanyakan karena belanja modal merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, jalan, irigasi, serta kebutuhan dasar masyarakat. DPRD Sinjai, khususnya Ketua DPRD Andi Jusman, dituntut menjalankan fungsi anggaran secara kritis dan independen.
Jangan sampai pembahasan RAPBD hanya menjadi formalitas politik, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat justru tidak memperoleh ruang anggaran yang memadai. Setiap pos belanja operasi harus dibedah. Mana yang benar-benar wajib, mana yang prioritas, dan mana yang masih bisa dipangkas untuk dialihkan ke sektor produktif.
Proyeksi SiLPA Nol Rupiah, Ruang Fiskal Daerah Dipertanyakan
Persoalan berikutnya menyangkut struktur pembiayaan daerah. Dalam rancangan tersebut, pemerintah memproyeksikan surplus anggaran sebesar Rp1 miliar. Namun, struktur pembiayaan menunjukkan adanya SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp8,35 miliar yang digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman Rp8,35 miliar dan penyertaan modal daerah Rp1 miliar.
Dengan pembiayaan netto minus Rp1 miliar, SiLPA tahun berkenaan diproyeksikan nol rupiah. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah harus menjelaskan bagaimana strategi menjaga fleksibilitas fiskal apabila terjadi keadaan darurat, bencana alam, kerusakan infrastruktur mendadak, atau gejolak ekonomi yang membutuhkan respons cepat.
Belanja tidak terduga sebesar Rp3,23 miliar juga perlu diuji kecukupannya berdasarkan pemetaan risiko dan kebutuhan daerah. Publik pun berhak mendapatkan penjelasan mengenai pinjaman yang pokoknya dibayarkan sebesar Rp8,35 miliar tersebut.
Untuk apa pinjaman itu digunakan? Kapan diperoleh? Apa manfaatnya bagi masyarakat? Bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya? Begitu pula penyertaan modal Rp1 miliar. Pemerintah harus membuka informasi mengenai badan usaha penerima, tujuan investasi, serta proyeksi manfaat dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Transparansi bukan pilihan, melainkan bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan uang rakyat.
DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal Tidak Ada, Pemerintah Harus Memberikan Penjelasan
Tidak tersedianya alokasi DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) dalam rancangan APBD 2027 juga menjadi perhatian. Bupati menyebutkan bahwa DAU, DBH, dan DAK Nonfisik mengalami peningkatan, tetapi DAK Fisik dan DIF tidak lagi tersedia.
Kondisi tersebut perlu dijelaskan secara objektif. Tidak tepat jika hilangnya alokasi DIF langsung disimpulkan sebagai bukti buruknya kinerja pemerintah daerah tanpa melihat indikator, hasil evaluasi, dan ketentuan pengalokasian dari pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah wajib membuka informasi mengenai penyebab tidak diperolehnya DIF serta langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Jangan sampai perubahan alokasi transfer hanya dijelaskan sebagai penyesuaian kebijakan, tanpa evaluasi terhadap kinerja fiskal, pelayanan publik, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
DPRD Jangan Hanya Menyetujui, Rakyat Menunggu Keberanian Mengoreksi
Melihat struktur RAPBD 2027 tersebut, DPRD Sinjai dituntut tidak sekadar menjalankan prosedur pembahasan dan persetujuan anggaran. Ada empat tuntutan yang perlu menjadi perhatian serius:
- Evaluasi dan rasionalisasi belanja operasi. DPRD harus menguji seluruh rincian belanja Rp841,06 miliar dan memastikan anggaran yang tidak prioritas dapat dialihkan untuk kebutuhan pembangunan masyarakat.
- Buka dokumen anggaran kepada publik. Rincian RAPBD, KUA-PPAS, serta seluruh komponen belanja harus dapat diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik.
- Jelaskan pinjaman dan penyertaan modal. Pemerintah daerah harus mengungkap asal-usul, tujuan, penggunaan, serta manfaat pembayaran pokok pinjaman Rp8,35 miliar dan penyertaan modal Rp1 miliar.
- Panggil TAPD dan BPKAD. DPRD perlu meminta penjelasan terukur mengenai rendahnya kontribusi PAD, strategi peningkatan pendapatan daerah, serta penyebab tidak tersedianya DIF tahun anggaran 2027.
APBD Harus Berpihak kepada Rakyat, Bukan Sekadar Membiayai Birokrasi
APBD merupakan instrumen utama untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan anggaran tidak cukup dilihat dari besarnya angka pendapatan dan belanja, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat. Pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada rutinitas membiayai birokrasi, sementara pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar berjalan dengan ruang fiskal yang terbatas.
DPRD juga harus membuktikan bahwa fungsi penganggaran dan pengawasannya benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi pelengkap dalam proses pengesahan anggaran. Jika komposisi tersebut tidak dikoreksi secara serius, APBD Sinjai 2027 berisiko semakin mempersempit ruang pembangunan dan memperpanjang ketergantungan fiskal.
Sinjai tidak membutuhkan APBD yang hanya terlihat besar di atas kertas. Sinjai membutuhkan anggaran yang bekerja untuk rakyat, membangun daerah, memperkuat ekonomi lokal, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Sebab, uang dalam APBD bukan milik birokrasi. Itu adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat. (Akmal)










