SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong percepatan Program Tiga Juta Rumah dengan menyiapkan target pembangunan hingga 20.000 unit rumah pada 2027.
Hal itu disampaikan Anwar saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Anwar mengatakan percepatan pembangunan perumahan membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif dalam mendukung program tersebut, terutama di wilayah yang menghadapi kendala distribusi material dan kondisi geografis.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Anwar.
Ia menyebut sejumlah persoalan masih menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah. Di antaranya distribusi material, akses menuju wilayah tertentu, pendataan masyarakat penerima manfaat, serta dukungan pembiayaan.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta mengidentifikasi kebutuhan perumahan di masing-masing wilayah dan memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi prioritas penerima program.
Untuk 2026, pemerintah daerah didorong mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah. Sementara untuk 2027, target pembangunan akan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” kata Anwar.
Ia meminta seluruh kepala daerah mulai menyiapkan data kebutuhan pembangunan perumahan sejak sekarang. Data tersebut nantinya menjadi dasar penetapan target pembangunan pada 2027 agar tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rakor itu, Anwar juga menyoroti keterkaitan antara rumah tidak layak huni dan persoalan kemiskinan di sejumlah daerah.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi, namun persoalan mendasarnya adalah kondisi rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni, kata dia, dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung penanganan kemiskinan.
Sejumlah daerah seperti Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong disebut perlu mendapatkan perhatian sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari langkah konkret menangani rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegas Anwar.
Rakor juga membahas percepatan proses pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program. Dukungan perbankan diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan sehingga tidak terkendala persoalan administrasi maupun pembiayaan.
Anwar meminta kepala daerah tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan dan mencari solusi bersama.
Ia juga mendorong keterlibatan dunia usaha dan pihak lainnya yang memiliki kemampuan untuk mendukung pembangunan perumahan.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
Rakor tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah serta menyiapkan target pembangunan perumahan yang lebih terarah dan terukur pada 2027.***
