JAMBI, SAMBAR.ID — Sekitar 1.000 massa yang tergabung dalam Gerakan Perlawanan Sipil mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi, Rabu (30/9/2026), menyampaikan empat aspirasi yang menyentuh kepentingan langsung masyarakat, mulai dari keselamatan pengguna jalan, aktivitas ekonomi dan lingkungan hingga kesempatan kerja.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB tersebut telah diberitahukan kepada Kapolresta Jambi. Massa menyatakan kegiatan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.
Empat Aspirasi Massa
Pertama, percepatan jalan khusus angkutan batu bara. Massa meminta jalur khusus segera direalisasikan agar kendaraan angkutan batu bara tidak terus menggunakan jalan umum. Aspirasi ini dikaitkan dengan keselamatan pengguna jalan, kelancaran mobilitas warga serta beban terhadap infrastruktur.
Kedua, penolakan rencana relokasi TUKS Aur Kenali. Massa meminta rencana tersebut dikaji dengan mempertimbangkan aktivitas ekonomi masyarakat, kesempatan kerja dan keberadaan ruang terbuka hijau.
Ketiga, investasi dan lapangan kerja. Massa meminta pemerintah menjaga iklim investasi sekaligus mendorong investasi yang memberikan manfaat nyata melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Wilayah yang disebut antara lain Mendalo Darat, Mendalo Laut, Aur Kenali dan Penyengat Rendah serta sejumlah kawasan di Muaro Jambi, Batanghari dan Sarolangun.
Keempat, transparansi penyerapan aspirasi di DPRD. Massa meminta organisasi atau lembaga yang mengatasnamakan masyarakat diverifikasi dari sisi identitas, data, legalitas dan aktivitas sebelum menjadi rujukan dalam proses pengambilan keputusan.
Aspirasi tersebut diterima Ketua Komisi III DPRD Jambi Mazlan bersama Wakil Ketua Komisi III Ansori. Sejumlah perwakilan massa kemudian menyampaikan aspirasi secara lebih rinci di ruang Komisi III.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Hapis Fattah menyatakan DPRD berkewajiban menerima aspirasi masyarakat, termasuk perbedaan pandangan. Aspirasi yang masuk akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait.
DPRD juga menyatakan akan mendorong verifikasi terhadap status, perizinan dan dampak persoalan yang disampaikan.
Penanggung jawab aksi, Mahmud Saputra, menyatakan aksi berlangsung damai dan tertib serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Analisis Redaksi
Empat aspirasi tersebut memiliki titik temu pada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat: keamanan dan kelancaran mobilitas, keberlanjutan ruang hidup dan aktivitas ekonomi, hingga peluang memperoleh pekerjaan.
Karena itu, tindak lanjut tidak cukup berhenti pada penerimaan aspirasi. Pembahasan berbasis data, verifikasi lapangan dan keterlibatan pihak terkait diperlukan agar setiap keputusan dapat diuji secara terbuka dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
MEDIA SAMBAR.ID
Ditulis Oleh: Apriandi, Tj., C.JI., C.LWI
Gerakan Perlawanan Sipil Geruduk DPRD Jambi, Empat Aspirasi Soroti Dampak ke Masyarakat
JAMBI, SAMBAR.ID — Sekitar 1.000 massa yang tergabung dalam Gerakan Perlawanan Sipil mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi, Rabu (30/9/2026), menyampaikan empat aspirasi yang menyentuh kepentingan langsung masyarakat, mulai dari keselamatan pengguna jalan, aktivitas ekonomi dan lingkungan hingga kesempatan kerja.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB tersebut telah diberitahukan kepada Kapolresta Jambi. Massa menyatakan kegiatan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.
Empat Aspirasi Massa
Pertama, percepatan jalan khusus angkutan batu bara. Massa meminta jalur khusus segera direalisasikan agar kendaraan angkutan batu bara tidak terus menggunakan jalan umum. Aspirasi ini dikaitkan dengan keselamatan pengguna jalan, kelancaran mobilitas warga serta beban terhadap infrastruktur.
Kedua, penolakan rencana relokasi TUKS Aur Kenali. Massa meminta rencana tersebut dikaji dengan mempertimbangkan aktivitas ekonomi masyarakat, kesempatan kerja dan keberadaan ruang terbuka hijau.
Ketiga, investasi dan lapangan kerja. Massa meminta pemerintah menjaga iklim investasi sekaligus mendorong investasi yang memberikan manfaat nyata melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Wilayah yang disebut antara lain Mendalo Darat, Mendalo Laut, Aur Kenali dan Penyengat Rendah serta sejumlah kawasan di Muaro Jambi, Batanghari dan Sarolangun.
Keempat, transparansi penyerapan aspirasi di DPRD. Massa meminta organisasi atau lembaga yang mengatasnamakan masyarakat diverifikasi dari sisi identitas, data, legalitas dan aktivitas sebelum menjadi rujukan dalam proses pengambilan keputusan.
Aspirasi tersebut diterima Ketua Komisi III DPRD Jambi Mazlan bersama Wakil Ketua Komisi III Ansori. Sejumlah perwakilan massa kemudian menyampaikan aspirasi secara lebih rinci di ruang Komisi III.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Hapis Fattah menyatakan DPRD berkewajiban menerima aspirasi masyarakat, termasuk perbedaan pandangan. Aspirasi yang masuk akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait.
DPRD juga menyatakan akan mendorong verifikasi terhadap status, perizinan dan dampak persoalan yang disampaikan.
Penanggung jawab aksi, Mahmud Saputra, menyatakan aksi berlangsung damai dan tertib serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Analisis Redaksi
Empat aspirasi tersebut memiliki titik temu pada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat: keamanan dan kelancaran mobilitas, keberlanjutan ruang hidup dan aktivitas ekonomi, hingga peluang memperoleh pekerjaan.
Karena itu, tindak lanjut tidak cukup berhenti pada penerimaan aspirasi. Pembahasan berbasis data, verifikasi lapangan dan keterlibatan pihak terkait diperlukan agar setiap keputusan dapat diuji secara terbuka dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
Apriandi TJ.C.JI.C.LWI
MEDIA SAMBAR.ID — Tajam, Berimbang dan Terpercaya.
