Mataram, katada.id — Aliansi Pemuda Mataram secara resmi melayangkan surat kepada Dinas Perdagangan Kota Mataram. Langkah tegas ini diambil untuk mendesak penghentian penarikan iuran yang selama ini dibebankan kepada para pedagang, karena dinilai belum memiliki landasan aturan serta transparansi pengelolaan yang jelas.
Koordinator Aliansi Pemuda Mataram, Risky Febrian, mengungkapkan bahwa aksi pengiriman surat ini merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib para pelaku usaha kecil dan pedagang di Kota Mataram. Menurut mereka, segala bentuk pungutan atau iuran yang ditarik dari pedagang tidak boleh dilakukan secara sepihak atau tanpa payung hukum yang kuat.
"Kami menilai penarikan iuran itu mesti didasari pada aturan dan mekanisme pungutan yang jelas serta pertanggungjawaban yang transparan kepada para pedagang," ujar Risky Febrian, Koordinator Aliansi Pemuda Mataram dalam keterangannya.
Pihaknya menambahkan, tanpa adanya regulasi yang jelas dan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, penarikan iuran tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pedagang yang saat ini sedang berjuang memulihkan perekonomian mereka.
Harapan Tindak Lanjut dari Dinas Perdagangan
Melalui surat permohonan tersebut, Aliansi Pemuda Mataram mendesak Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk segera menghentikan sementara penarikan iuran ke pedagang hingga ada kejelasan regulasi. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dan legalitas pungutan yang ada di lapangan. Membuka transparansi dan pertanggungjawaban kepada para pedagang dan publik terkait aliran serta peruntuntukan dana iuran tersebut.
"Kita dorong untuk dihentikan sementara waktu. Sembari menunggu kejelasan regulasi dan legalitas pungutan". Ujar Risky Febrian
Lebih lanjut, Aliansi Pemuda Mataram berharap Dinas Perdagangan Kota Mataram dapat segera merespons surat tersebut secara cepat dan bijak demi menciptakan iklim perdagangan yang adil, bersih, dan berpihak kepada kesejahteraan pedagang kecil di Kota Mataram. (*)
