Dugaan Penyimpangan Pupuk Subsidi Mencuat di Desa Jatiroyom, Jatah Hingga 3,2 TON Per Tahun Dipertanyakan



Sambar.id Pemalang – Dugaan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi kembali menjadi sorotan di Desa Jatiroyom, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Sejumlah persoalan terkait distribusi pupuk subsidi kini dipertanyakan, mulai dari dugaan rangkap jabatan oknum perangkat desa sebagai ketua kelompok tani (Poktan), besaran alokasi pupuk, hingga munculnya data penerima yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.


Berdasarkan informasi dan dugaan yang berkembang di masyarakat, terdapat oknum perangkat desa yang disinyalir merangkap jabatan sebagai ketua kelompok tani. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan objektivitas pengelolaan serta penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani.


Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi mengenai adanya alokasi pupuk yang mencapai sekitar 3,2 ton per tahun untuk sejumlah oknum perangkat desa. Padahal, lahan bengkok yang menjadi salah satu hal yang dipertanyakan masyarakat disebut-sebut telah disewakan.


Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah dugaan bahwa jatah pupuk yang diperoleh sejumlah perangkat desa justru diperjualbelikan, bukan dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk mendukung kegiatan usaha tani. Dugaan ini tentu perlu ditelusuri secara menyeluruh melalui pemeriksaan data alokasi, penerima, transaksi, serta bukti penyaluran pupuk.


Ironisnya, masyarakat juga mempertanyakan keberadaan sejumlah data penerima yang diduga fiktif. Hingga kini, kejelasan mengenai siapa penerima sebenarnya, berapa jumlah pupuk yang disalurkan, serta ke mana alokasi pupuk tersebut didistribusikan masih menjadi tanda tanya.


Petani jangan sampai hanya menjadi penonton di tengah program subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka.


Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk membantu petani dalam menjalankan usaha pertanian. Karena itu, setiap proses pendataan, pengalokasian, penebusan, hingga penyalurannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


Masyarakat mendesak agar Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, pihak kecamatan, serta aparat penegak hukum segera melakukan penelusuran dan audit terhadap data kelompok tani di Desa Jatiroyom.


Pemeriksaan perlu mencakup:


1. Data lengkap penerima pupuk bersubsidi di setiap kelompok tani.

2. Jumlah alokasi pupuk yang diterima masing-masing ketua dan anggota kelompok.

3. Status kepemilikan maupun penyewaan lahan yang menjadi dasar pengajuan pupuk.

4. Dugaan rangkap jabatan perangkat desa dalam kepengurusan kelompok tani.

5. Dugaan jual beli pupuk subsidi yang tidak sesuai ketentuan.

6. Validitas data penerima serta kejelasan penyaluran pupuk yang selama ini dipertanyakan.


Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta agar pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Jangan biarkan pupuk subsidi yang seharusnya membantu petani justru menjadi sumber keuntungan segelintir pihak. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam pengelolaan program yang menggunakan anggaran dan fasilitas negara.


Kini masyarakat menunggu keberanian pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membuka persoalan ini secara terang benderang.(Erik setiawan)


ADA APA DENGAN PUPUK SUBSIDI DI JATIROYOM? PETANI BERHAK TAHU, PUBLIK BERHAK MENGAWASI.

Lebih baru Lebih lama