Bima, sambar.id – Himpunan Mahasiswa Pemuda Penapali (HMPP) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Desa Penapali, Selasa (3/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perlawanan mahasiswa terhadap persoalan kemasyarakatan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah desa.
Dalam aksi yang mengusung tema “Aksi Damai untuk Keadilan, Mari Bersuara Demi Perubahan” tersebut, HMPP menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Desa Penapali.
Pertama, mendesak pemerintah desa agar mengaktifkan kembali peran Karang Taruna sebagai wadah pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan generasi muda. Kedua, mendesak pemerintah desa untuk melakukan pembentukan ulang ketua pemuda melalui mekanisme musyawarah yang demokratis.
Koordinator Lapangan (Korlap), Awalul Zihad, dalam aksi tersebut menegaskan bahwa persoalan kepemudaan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, keberadaan organisasi kepemudaan sangat penting dalam mendorong partisipasi pemuda terhadap pembangunan desa.
Sementara itu, dalam orasinya, Aditya menyampaikan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) harus menjalankan peran secara aktif, khususnya dalam mendidik, membimbing, dan memberdayakan pemuda.
Ia menilai lembaga kemasyarakatan memiliki posisi penting dalam menciptakan generasi muda yang berdaya serta berkontribusi terhadap kemajuan desa. Karena itu, pemerintah desa diharapkan tidak hanya membentuk lembaga secara administratif, tetapi juga memastikan lembaga tersebut benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam menyampaikan tuntutannya, HMPP juga merujuk pada sejumlah regulasi, di antaranya Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Permenpora Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.
HMPP menilai pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta memfasilitasi keberlangsungan organisasi kepemudaan di tingkat desa.
Melalui aksi tersebut, HMPP berharap Pemerintah Desa Penapali segera merespons tuntutan yang disampaikan dan membuka ruang musyawarah bersama pemuda guna mencari solusi atas persoalan kepemudaan yang terjadi.
