JAKARTA, SAMBAR.ID – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) memperkuat pengawalan terhadap tiga program pembangunan strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan dengan nilai anggaran mencapai Rp22,126 triliun. Pengawalan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Entry Meeting dan penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (16/11/2026).
Tiga program yang menjadi sasaran pengamanan meliputi pengembangan budi daya ikan darat tematik Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), pengembangan budi daya ikan melalui sistem Mina Padi, serta revitalisasi tambak ikan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Jaksa Agung Muda Intelijen, Prof. Reda Manthovani, menegaskan bahwa keterlibatan intelijen kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis harus mengedepankan pendekatan preventif dan konstruktif. Tujuannya bukan sekadar mengawal pelaksanaan proyek, tetapi juga mengantisipasi berbagai potensi persoalan sebelum berkembang menjadi hambatan hukum maupun sosial.
Berdasarkan hasil kajian dan pemetaan, proyek dengan nilai total Rp22.126.000.000.000 tersebut dinyatakan memenuhi kriteria strategis dan bebas dari konflik kepentingan (conflict of interest). Namun, besarnya nilai anggaran dan luas cakupan pekerjaan menuntut pengawasan yang serius, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Potensi konflik lahan hingga pungutan liar menjadi perhatian
Jamintel mengingatkan sejumlah potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang harus diantisipasi sejak awal. Persoalan tersebut antara lain ancaman, pemalakan, dan pungutan liar terhadap personel pelaksana, gesekan sosial akibat penolakan masyarakat, hingga pengaduan kepada aparat penegak hukum dari pihak yang merasa tidak terakomodasi.
Aspek pertanahan juga menjadi perhatian penting, khususnya status lahan yang belum clean and clear, tumpang tindih kepemilikan, serta kemungkinan lokasi proyek bersinggungan dengan kawasan konservasi maupun lahan pertanian yang dilindungi. Selain itu, terdapat risiko pencurian material, aset pembangunan yang terbengkalai setelah proyek selesai, hambatan perizinan, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan.
Peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran atau selesainya pekerjaan fisik. Kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pemanfaatan aset juga harus menjadi ukuran utama.
Tiga program dengan cakupan lintas provinsi
Direktur IV JAM INTEL, Abdullah Noor Denny, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan pengamanan pembangunan strategis yang diajukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Adapun cakupan pengawalan meliputi:
- Pengembangan Mini RAS 2026 -- Program ini dilaksanakan di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Lampung, dengan target 1.500 lokasi. Program tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada protein serta kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Pengembangan Mina Padi 2026 -- Program budi daya ikan yang terintegrasi dengan pertanian padi ini mencakup lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten. Luas sasaran mencapai kurang lebih 1.000 hektare di 100 lokasi.
- Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat --Program ini mencakup lahan sekitar 14.090,38 hektare yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Komoditas unggulan yang dikembangkan adalah ikan nila salin.
Kejaksaan diminta kawal proyek, bukan sekadar administrasi
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Dr. Tb. Haeru Rahayu, bersama Inspektur Jenderal KKP, Dr. Ade Tajudin Sutiawarman, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan RI dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Sinergi lintas lembaga ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum dan mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta agenda Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Dalam kesempatan itu, Reda Manthovani juga meminta seluruh pihak, mulai dari unsur pelaksana KKP, kontraktor PT Adhi Karya dan PT Agrinas Palma Nusantara, hingga jajaran Kejaksaan di daerah, memperkuat koordinasi dan komunikasi secara intensif.
Targetnya jelas: pembangunan harus tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Namun, pengawalan proyek senilai Rp22,12 triliun ini juga harus dibuktikan melalui pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Penandatanganan pakta integritas tidak boleh berhenti sebagai seremoni atau formalitas administratif. Publik berhak mengetahui bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas perikanan, memperkuat ketahanan pangan, serta tidak mengorbankan hak masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
Sebab, pengamanan pembangunan strategis sejatinya bukan hanya memastikan proyek selesai, melainkan juga memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, pemborosan anggaran, ataupun persoalan hukum yang dibiarkan tumbuh di tengah pelaksanaan pembangunan. Ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional harus dibangun di atas fondasi integritas, kepastian hukum, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. (*)














