JAKARTA, SAMBAR.ID – Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), periode 2013–2025.
Penetapan tersangka pada Jumat, 6 November 2026, menjadi babak penting dalam pengusutan dugaan penyimpangan sektor pertambangan nikel yang berlangsung selama lebih dari satu dekade tersebut.
Tak berhenti pada penetapan tersangka, penyidik Kejagung juga bergerak menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan seseorang berinisial AK, pada Senin, 9 November 2026.
Enam lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan meliputi kantor PT ANI di Kota Kendari dan lokasi tambangnya di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, kantor PT AMI di Kendari dan Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Buton Tengah. Dalam operasi tersebut, penyidik didampingi tim forensik digital dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Dokumen yang diamankan antara lain berkaitan dengan perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Barang bukti tersebut kini akan diteliti untuk mengungkap hubungan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan yang digeledah dengan PT BSJ. Pemeriksaan forensik digital juga disiapkan guna menelusuri informasi dan komunikasi elektronik yang relevan dengan pembuktian perkara.
Diduga Manipulasi Dokumen dan Tetap Menambang setelah IUP Berakhir
Di balik penetapan tersangka korporasi, penyidik tengah membongkar dugaan penyimpangan serius dalam proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara. Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Penyidik menduga dalam proses pengurusan perizinan tersebut terdapat manipulasi sejumlah dokumen penting, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga RKAB. Lebih jauh, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
Penyidik juga mendalami dugaan adanya kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, perusahaan tersebut diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung, kemudian menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin pertambangan yang dimilikinya.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administratif pertambangan. Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi legalitas, serta praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Dugaan Aliran Uang kepada Penyelenggara Negara
Penyidikan juga mengarah pada dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen perizinan tidak dilakukan. Dugaan ini menjadi salah satu aspek krusial yang perlu dibongkar secara menyeluruh. Sebab, apabila benar terjadi, persoalan tersebut menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengawasan dan penerbitan perizinan.
Penyidik menduga rangkaian kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut memberikan keuntungan kepada PT BSJ sekaligus menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk memastikan besaran kerugian, Kejagung telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas bagi ahli.
36 Saksi Diperiksa, Penyidikan Menyasar Pertanggungjawaban Korporasi
Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik telah meminta keterangan dari 36 saksi serta mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penyitaan dalam rangkaian penyidikan tersebut telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026. Sementara itu, penyidikan berlandaskan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025, sebagaimana diubah melalui Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan dengan ketentuan pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Adapun sangkaan yang dikenakan meliputi:
- Kesatu, primair: Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor.
- Subsidair: Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor, juncto Pasal 618 dan Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.
- Atau kedua: Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor.
- Atau ketiga: Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Publik Menanti Pembongkaran Aktor di Balik Tambang
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dan penggeledahan enam kantor perusahaan di Sulawesi Tenggara membuka ruang bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh dugaan jejaring usaha, proses perizinan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut, melainkan juga bagaimana izin dapat diterbitkan, diperpanjang, dan diduga digunakan dalam aktivitas penambangan yang kini dipersoalkan secara hukum.
Kejagung perlu memastikan pengusutan tidak berhenti pada korporasi semata. Dugaan manipulasi dokumen, aktivitas setelah IUP berakhir, penambangan di kawasan hutan lindung, hingga dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara harus ditelusuri secara transparan dan menyeluruh.
Publik menunggu apakah penyidikan ini mampu mengungkap seluruh rantai pertanggungjawaban, termasuk pihak-pihak yang diduga memfasilitasi atau membiarkan penyimpangan terjadi.
Sebab, penegakan hukum di sektor pertambangan tidak cukup hanya menyasar perusahaan. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan terlibat dalam tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum, sedangkan pembuktian kesalahan menjadi kewenangan pengadilan.
