FENOMENA konflik antar saudara atau perang kampung yang terjadi di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, lebih khusus di Desa Kalampa dan Dadibou, merupakan fenomena yang sering terjadi setiap tahunnya. Konflik antar saudara atau perang antar desa seakan-akan telah menjadi budaya tahunan yang melekat pada kehidupan masyarakat, sehingga setiap tahunnya seperti menjadi sesuatu yang wajib dilakukan.
Yang menjadi pertanyaan kita bersama, mengapa perang antar saudara atau perang antar desa ini bisa terus terjadi?
Ini merupakan pertanyaan dasar yang harus mampu dijawab oleh kita semua untuk mengetahui apa yang menjadi sumber atau akar masalah, sehingga menimbulkan peperangan yang tidak terelakkan.
Sering kali kita mendengar dan melihat bahwa terjadinya perang saudara atau perang antar desa dilatarbelakangi oleh kenakalan remaja yang tidak terkendali. Berawal dari tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian merambat menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
Apalagi dengan kondisi masyarakat yang memiliki fanatisme antar desa yang begitu kuat. Persoalan kecil kemudian berkembang menjadi konflik besar karena dipengaruhi oleh fanatisme wilayah. Konflik yang awalnya hanya persoalan individu, kemudian merambat menjadi konflik kelompok yang tidak terhindarkan.
Fanatisme antar desa serta adanya dendam dan konflik masa lalu menyebabkan masyarakat begitu cepat terakomodasi untuk melakukan gerakan solidaritas. Dari gerakan solidaritas yang semakin membesar inilah konflik semakin memanas dan sulit diselesaikan dengan cepat.
Salah dalam menempatkan gerakan solidaritas justru membuat persoalan semakin sulit diselesaikan. Gerakan solidaritas yang seharusnya menjadi kekuatan untuk mempercepat penyelesaian masalah, malah dijadikan sebagai kekuatan untuk meningkatkan tensi peperangan yang semakin berkepanjangan.
Apalagi lemahnya budaya dialog yang terjadi di antara desa-desa yang berkonflik membuat persoalan ini sulit diselesaikan dengan rasa kekeluargaan. Dendam masa lalu yang begitu besar seakan menutupi ruang-ruang dialog kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Di sisi lain, telah terjadi krisis pendidikan, krisis moral, serta krisis figur atau panutan, sehingga tidak ada yang mampu mengendalikan dan meredam amarah antara satu sama lain.
Ketika konflik saudara atau perang antar desa terus dibiarkan, apa dampaknya bagi kehidupan sosial masyarakat?
Pertama, ketika konflik terus dibiarkan, peperangan akan semakin memanas, membesar, dan berkepanjangan. Belum lagi bertambahnya korban jiwa akibat dampak dari konflik yang terjadi. Ketika korban jiwa semakin bertambah, tensi perang akan semakin membesar dan gerakan solidaritas sosial semakin terakomodasi untuk melibatkan diri dalam peperangan.
Kedua, aktivitas belajar mengajar akan terhambat, sehingga sekolah terpaksa diliburkan. Ketika sekolah dipaksa untuk diliburkan, hal ini tentu berdampak pada terganggunya aktivitas belajar mengajar antara guru dan siswa. Pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter dan masa depan generasi muda justru menjadi korban dari konflik yang terus berulang.
Ketiga, aktivitas perdagangan masyarakat dapat terhambat akibat pemblokiran jalan di berbagai titik. Masyarakat yang membutuhkan akses jalan untuk menjalankan aktivitas perdagangan akan mengalami kesulitan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat lumpuh total.
Keempat, aktivitas pertanian masyarakat juga terhalang oleh konflik yang terjadi. Lahan pertanian yang seharusnya menjadi ladang kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat malah dijadikan arena pertempuran yang berpotensi menimbulkan korban jiwa di mana-mana.
Kelima, munculnya ketakutan dan ketidaknyamanan masyarakat akibat perang saudara yang terus-menerus berulang. Bukan hanya masyarakat yang berada di desa-desa yang berkonflik yang merasakan ketakutan dan ketidaknyamanan, tetapi desa-desa tetangga pun turut merasakan dampak dari konflik tersebut.
Namun, perang antar desa tidak bisa selalu dipandang sebagai persoalan kenakalan pemuda atau perselisihan antar kelompok semata. Fenomena ini perlu dibaca sebagai persoalan sosial yang memiliki akar sejarah, budaya, ekonomi, pendidikan, serta tata kelola pemerintahan yang belum mampu menciptakan kestabilan dan rasa aman bagi masyarakat.
Konflik yang terus berulang setiap tahunnya seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Jika persoalan ini hanya diselesaikan ketika perang terjadi, kemudian dibiarkan begitu saja setelah situasi kembali kondusif, maka kita sebenarnya sedang membiarkan akar masalah tumbuh dan menunggu waktu untuk kembali meledak.
Penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan menghentikan aksi saling serang, membubarkan massa, atau melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Harus ada upaya serius untuk membangun ruang dialog antar desa, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, aparat keamanan, serta seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab sosial.
Pendidikan, pembinaan generasi muda, pemulihan hubungan sosial, dan penyelesaian dendam masa lalu harus menjadi bagian dari upaya jangka panjang. Solidaritas masyarakat seharusnya diarahkan untuk membantu korban, menjaga keamanan, dan mempercepat penyelesaian konflik, bukan justru menjadi alat untuk memperluas peperangan.
Maka, pertanyaan sekarang adalah: siapa yang bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi ini? Dan siapa yang mampu menyelesaikan perang yang begitu lama terbentuk serta terus diwariskan secara sistemis dari satu generasi ke generasi berikutnya?
Apakah kita akan terus membiarkan konflik ini menjadi tradisi tahunan yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, atau mulai berani memutus mata rantai dendam dan kekerasan yang selama ini terus berulang?
Sebab, jika perang terus dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka yang sedang kita normalisasi bukanlah solidaritas, melainkan kekerasan. Dan ketika kekerasan telah dianggap sebagai budaya, masyarakat akan semakin sulit keluar dari lingkaran konflik yang terus memakan korban.
Opini oleh: Syahrir, KSK (Kelompok Studi Kerakyatan) Kabupaten Bima









