ROKAN HILIR – Penanganan dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan seragam sekolah senilai Rp6 miliar Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, perkara yang sebelumnya diberitakan masih dalam tahap penyelidikan oleh Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Riau tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan informasi yang transparan kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi yang sebelumnya dipublikasikan salah satu media, detakinformasi.net, pada Jumat (14/8/2026), penyelidikan dugaan persoalan pengadaan seragam sekolah tersebut disebut turut menyeret Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil serta dua nama berinisial KS dan NR.
Namun, hingga Minggu (15/11/2026), masyarakat mempertanyakan bagaimana perkembangan penanganan perkara tersebut. Apakah proses penyelidikan masih berjalan, telah ditingkatkan ke tahap berikutnya, atau justru dihentikan? Pertanyaan inilah yang membutuhkan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.
Legiman Soroti Minimnya Informasi Perkembangan Penyelidikan
Legiman, yang terus menyoroti persoalan tersebut, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya, pihak Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau sebelumnya menyatakan perkara itu masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan guna mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Hal tersebut, menurut Legiman, disampaikan melalui komunikasi WhatsApp dengan Ade Kuncoro, yang disebut sebagai bagian dari Tim Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau.
"Kalau memang masih dalam proses penyelidikan, publik tentu ingin mengetahui sejauh mana perkembangannya. Jangan sampai perkara yang menyangkut penggunaan anggaran negara justru kehilangan kejelasan informasi. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang proporsional mengenai penanganannya," ujar Legiman kepada tim awak media, Minggu (15/11/2026), sekitar pukul 09.00 WIB, di Kantor Biro Redaksi Rohil, Jalan Poros Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
Ia juga menyoroti beredarnya informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya upaya penghentian atau intervensi terhadap penanganan perkara tersebut. Meski demikian, informasi itu masih sebatas kabar yang beredar dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Dugaan SPJ Fiktif Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Menjadi Isu
Sorotan lain muncul terkait dugaan ketidaksesuaian pertanggungjawaban keuangan proyek, termasuk informasi mengenai dugaan penggunaan nota atau bukti pembelian yang dipersoalkan.
Bahkan, beredar kabar bahwa pihak yang diduga terkait berupaya mencari nota pembelanjaan di Bandung, tetapi disebut mengalami penolakan dari pedagang.
Informasi tersebut perlu diuji dan diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, serta penelusuran aliran penggunaan anggaran. Dugaan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif tidak dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum didukung bukti dan hasil pemeriksaan aparat berwenang.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp6 miliar, setiap tahapan pengadaan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Terlebih, pengadaan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang diduga terlibat, melainkan juga menyangkut transparansi dan akuntabilitas penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
Publik tidak meminta aparat penegak hukum bekerja berdasarkan tekanan opini. Namun, masyarakat berhak mengetahui apakah laporan dan informasi yang telah ditindaklanjuti benar-benar diproses secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Jika penyelidikan masih berlangsung, sampaikan perkembangannya sesuai batas kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus dilanjutkan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti yang cukup, aparat juga perlu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kapolri Diminta Beri Perhatian Serius
Atas persoalan tersebut, masyarakat meminta Kapolri Jenderal Polisi Sayudi Seto memberikan perhatian terhadap penanganan dugaan penyimpangan proyek pengadaan seragam sekolah Rp6 miliar di Kabupaten Rokan Hilir.
Pengawasan internal maupun evaluasi terhadap proses penanganan perkara dinilai penting apabila terdapat indikasi ketidakprofesionalan, hambatan, atau dugaan intervensi.
"Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Uang yang digunakan merupakan uang negara, yang bersumber dari rakyat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus ditangani secara serius, transparan, dan tidak tebang pilih. Kami meminta Kapolri memberikan perhatian dan memastikan perkara ini ditangani sampai tuntas sesuai hukum," tegas Legiman.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), insan pers, dan pegiat antikorupsi memiliki peran dalam menyampaikan informasi serta melakukan pengawasan sosial. Namun, pembuktian dugaan tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
Catatan Redaksi: Menunggu Klarifikasi dan Perkembangan Resmi
Biro Redaksi Rohil menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan dugaan penyimpangan proyek pengadaan seragam sekolah senilai Rp6 miliar Tahun Anggaran 2025 tersebut.
Redaksi mendorong Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau memberikan keterangan resmi mengenai status penyelidikan, perkembangan pemeriksaan, serta langkah hukum yang telah dilakukan.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi Polda Riau, Disdikbud Kabupaten Rokan Hilir, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, serta seluruh pihak terkait.
Sebab, dalam perkara yang menyangkut uang negara, transparansi bukan sekadar tuntutan masyarakat, melainkan bagian penting dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.
Laporan: Tim Jurnalis Biro Redaksi Rohil
Sumber: Keterangan Legiman, informasi masyarakat, dan pemberitaan detakinformasi.net tertanggal 14 Agustus 2026.
