Sambar.id, Rohil - Pada Hari Rabu Tanggal 21 Mei 2025 Mengabarkan " Perjalanan dan Perjuangan Sebagian Para Kesatria Jurnalis Yang ada di Wilayah Negeri Seribu Kubah Kabupaten Rokan hilir Sulit Untuk Melakukan Konfirmasi Dalam Segala Hal Persoalan Yang Ditemukan Dilapangan Kinerja Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir.
Sebagian wartawan dari berbagai media Online, saat ingin konfirmasi resmi kepada kepala BPKAD Rohil Darwan terkait dengan temuan dan polemik saat ini sedang Viral di jagat bumi negeri seribu kubah kabupaten rokan hilir "untuk mempertanyakan segala persolan yang saat ini sedang mengguncang di pemerintah kabupaten rokan hilir sebagai salah satu nya sebagai berikut dibawah ini :
"Tentang , penggunaan Mess IPDN Pemda Rohil yang berada di Jln Lintas Sumatera di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih. Diketahui bahwa gedung tersebut saat ini sudah berpindah ke pihak pengusaha menjadi nama Grand Mutiara Hotel .
"Guna memastikan transparansi publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ke dinas Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir adalah :
1. PROSES PENYEWAAN :
Bagaimana proses penyewaan Mess Pemda Rohil kepada pihak swasta dilakukan? Apakah melalui lelang terbuka atau proses lainnya?
2. NILAI SEWA :
Berapa nilai sewa per tahun yang sudah diterima oleh Pemkab Rohil dari penyewaan Mess Pemda tersebut yang menambah pendapatan daerah ( PAD) ?
3. PERJANJIAN KERJA SAMA :
"Apa isi perjanjian kerja sama antara Pemkab Rohil dan pihak swasta yang mengelola Grand Mutiara Hotel tersebut ?
4. IZIN OPERASIONAL :
Apakah Grand Mutiara Hotel sudah memiliki izin operasional yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
5. PEMBAYARAN PAJAK :
Berapa pajak yang dibayarkan oleh Grand Mutiara Hotel kepada Pemkab Rohil setiap tahunnya ?
6. PENGGUNAAN ASET :
"Bagaimana aset Mess Pemda Rohil kok digunakan oleh pihak swasta, dan apakah sudah ada sesuai dengan mufakat dan perjanjian yang telah disepakati?
7. TRANSPARANSI dan AKUNTANBLITAS :
"Bagaimana dinas badan pengelolaan keuangan aset daerah (BPKAD) Rokan Hilir memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, termasuk dalam penyewaan Mess Pemda tersebut?
Beberapa kali dari beberapa Wartawan hendak melakukan konfirmasi khusus nya dari biro Redaksi Media Sambar id juga tidak dapat berjumpa tidak ada jawaban sama sekali/ bungkam " sebagai bentuk kepedulian para kesatria jurnalis/wartawan adalah suatu corong informasi penting untuk publik dalam bentuk sosial kontrol demi menyelamatkan uang Negara yang datang nya dari masyarakat Indonesia khususnya wilayah negeri seribu kubah kabupaten rokan hilir yang selalu taat dalam pembayaran pajak setiap tahun.
Namun "apa yang menjadi upaya sebagian para kesatria jurnalis untuk melakukan konfirmasi kepada kepala dinas badan pengelolaan keuangan aset daerah ( BPKAD) kabupaten rokan hilir Darwan lebih menghindari dan bungkam bak misteri saat ditemui dari para kesatria jurnalis sulit untuk ditemukan keberadaanya saat dihubungi melalui via telepon Akun Whatsapp pribadinya berdering namun tidak dijawab setiap ditemui di kantor nya tidak pernah ada"bak misteri sampai berita ini diterbitkan.
"Dengan demikian dalam hal ini diharapkan kepada bapak presiden Republik Indonesia Jendral Pur H.Prabowo Subianto melalui jajaran lembaga penegak hukum negara yang ada agar dapat menindaklanjuti upaya upaya dan temuan yang diperoleh dari para kesatria jurnalis yang ada di wilayah negeri seribu kubah kabupaten rokan hilir propinsi Riau.
"Karena saat ini kondisi daerah wilayah negeri seribu kubah kabupaten rokan hilir mengalami keterpurukan baik di lini pemerintahanya" khususnya di tengah tengah masyarakat di karenakan diduga kepala dinas BPKAD Rohil ( Darwan ) " sumber dari segala persoalan tentang tata cara penggunaan keuangan daerah menjadi pertanyaan besar di jagat bumi pemerintahan kabupaten rokan hilir yang saat ini penuh dengan tanda tanya" bak misteri yang sedang dialami wilayah negeri seribu kubah kabupaten rokan hilir dari segala unsur dinas carut marut dalam pengelolaan keuangan aset daerah .
"Masyarakat saat ini berharap apa yang saat ini sedang melanda negeri seribu kubah kabupaten rokan hilir dari segala hal persoalan" semoga Allah memberikan kemudahan nya dalam penyelesaian dari semua persolan yang ada yang saat ini sedang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik secara terbuka transparan untuk publik, agar terwujud dalam Menuju Indonesia MAS Tahun 2045 target presiden Republik Indonesia Jendral Pur H. Prabowo Subianto.
Laporan:Tim Jurnalis ((Legiman))
Sumber: insan pers
